yang semestinya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan benih lobster adalah mendukung usaha pembesaran lobster di dalam negeriJakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk fokus dalam usaha budi daya pembesaran lobster bila komoditas tersebut ingin dikembangkan dan lebih mendapatkan nilai tambah bila diekspor ke sejumlah negara.
"Langkah strategis yang semestinya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan benih lobster adalah mendukung usaha pembesaran lobster di dalam negeri," kata pengamat perikanan Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mengingatkan bahwa meningkatkan produktivitas pembudidaya lobster perlu melalui pelatihan dan dukungan sarana-prasarana.
Selain itu, ujar dia, penting pula untuk menyambungkan produk lobster yang sudah dibesarkan dengan target pasarnya, khusus di dalam negeri di tengah tingginya tren mengonsumsi seafood di perkotaan dan pedesaan nonpesisir.
Baca juga: DFW: Belum ada urgensi buka peluang ekspor benih lobster
Ia berpendapat bahwa arah kebijakan yang akan membolehkan ekspor benih lobster sebenarnya tidak strategis dan berpotensi merugikan.
Sebelumnya, LSM Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Abdi Sufuhan menyatakan bahwa belum ada urgensi untuk membuka peluang ekspor benih lobster, apalagi melihat bahwa dunia saat ini lebih mengedepankan penerapan prinsip-prinsip sumber daya secara berkelanjutan.
Baca juga: Penyelundupan 214 ribu bayi lobster digagalkan Polda Kepri
Menurut Abdi Suhufan, perlu diingat bahwa dunia internasional sedang peduli kepada isu keberlanjutan, sehingga sumber daya kelautan dan perikanan juga tidak boleh pula dieksploitasi secara serampangan.
Apalagi, Abdi mengingatkan bahwa ada agenda SDGs di mana konservasi laut menjadi tujuan dan target yang mesti dipenuhi Indonesia.
Ia berpendapat bahwa budidaya lobster di Indonesia tidak berkembang antara lain karena teknologi budidaya, pakan dan hama penyakit belum bisa diatasi. "Bukan di tata niaga lobster. Tata niaga masalah di hilir tapi prioritas saat ini adalah hulu atau produksinya," paparnya.
Baca juga: NTB kirim lobster ke daerah lain hingga Rp7,4 miliar
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
