Wamen Agama: Pesantren miliki tiga ciri khas pendidikan

Wamen Agama: Pesantren miliki tiga ciri khas pendidikan

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (baju putih) memberikan paparan pada dialog publik dengan tema masa depan dan eksistensi pesantren pasca disahkannya Undang-Undang Pesantren di Jakarta, Jumat (6/12/2019) ANTARA/Muhammad Zulfikar

Saya kira-kira hal seperti ini yang menjadi sangat penting
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan lembaga pendidikan pondok pesantren memiliki tiga ciri khas yang tidak dimiliki oleh pendidikan formal lainnya.

"Pertama sebagai lembaga pendidikan, kedua dakwah dan ketiga pemberdayaan masyarakat," kata dia pada dialog publik bertajuk masa depan dan eksistensi pesantren pasca disahkannya Undang-Undang Pesantren di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sambut Hari Santri, pengamat puji UU Pesantren lindungi santri

Menurutnya, ketiga ciri khas tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi pondok pesantren, karena di lembaga pendidikan itu para santri tidak hanya menimba ilmu tetapi juga mencari keberkahan yang mengalir dari seorang guru.

Selain itu, Zainut juga menegaskan pondok pesantren tidak boleh kehilangan jiwa nasionalisme, keilmuan, keikhlasan, tawaduk, kemandirian dan gotong-royong yang selama ini mewarnai kaum santri di seluruh Tanah Air.

Baca juga: PBNU: UU Pesantren kabar gembira Hari Santri Nasional

"Saya kira-kira hal seperti ini yang menjadi sangat penting," katanya.

Pasca disahkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019, pemerintah diminta agar melakukan afirmasi dan keterlibatan fasilitasi bagi pondok pesantren. Hal itu dapat direalisasikan melalui APBN maupun APBD.

Baca juga: PKB dorong Pemerintah tuntaskan aturan pelaksanaan UU Pesantren

Ia menyakini apabila pemerintah mengalokasikan anggaran, maka pendidikan di pondok pesantren akan terus maju dan lebih baik lagi, karena selama ini para santri menimba ilmu penuh dengan segala keterbatasan dan apa adanya.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren lahir dan berawal dari sederet ketimpangan serta keresahan di kalangan pesantren.

Peraturan perundang-undangan yang ada sebelum lahirnya UU Pesantren dinilainya belum begitu optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Senada dengan itu, Wakil Ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan sebelum disahkannya UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, lembaga pendidikan itu tidak begitu mendapat perhatian dari pemerintah.

Padahal, pondok pesantren dan kaum santri memiliki peranan cukup besar dalam membangun bangsa dan negara bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga pendidikan tersebut mendapat perlakuan yang setara dengan lainnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OPOP bangun kemandirian Pesantren

Komentar