Kadangkala mereka menang tender tetapi tidak ditunjuk dan yang selalu ditunjuk BUMNJakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar pemerintah melibatkan dan mengutamakan pengusaha swasta dalam program pembangunan infrastruktur di daerah.
La Nyalla menjelaskan bahwa pengusaha swasta sering mengeluhkan mengenai tidak dilibatkannya dalam proses tender proyek pembangunan infrastruktur, di mana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cenderung memenangkan perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan swasta.
"Yang perlu dipikirkan adalah banyak pengusaha dan kontraktor mereka tidak ikut bersaing dengan BUMN. Kadangkala mereka menang tender tetapi tidak ditunjuk dan yang selalu ditunjuk BUMN,” kataa La Nyalla lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pengusaha swasta saat ini telah memiliki kompetensi dalam pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur baik berskala nasional maupun daerah yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baca juga: Ketua DPD resmikan pabrik cerutu di Jember
Adanya keterlibatan pengusaha swasta, terutama yang berasal dari lokal daerah, dapat turut menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah ataupun di Indonesia. Sedangkan, harga yang ditawarkan oleh perusahaan swasta tersebut lebih murah dibandingkan perusahaan BUMN dalam proses tender proyek infrastruktur pemerintah.
Menurut Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur ini, pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo yang menyarankan agar pengusaha swasta didahulukan dalam proses tender pembangunan infrastruktur. Seharusnya perintah tersebut dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan, baik kementerian, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten/kota.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi swasta bisa, swasta didahulukan. Swasta tidak bisa BUMN didahulukan ini statement-nya pak Jokowi," imbuhnya.
Terkait hal itu, pihaknya akan menemui Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk membahas masalah tersebut.
Baca juga: DPD RI perjuangkan pelestarian kearifan lokal
La Nyalla akan memperjuangkan nasib para pengusaha swasta di daerah, karena selama ini mereka terbukti lebih murah dalam menawarkan tender pembangunan. Murahnya harga yang ditawarkan itu karena, para pengusaha swasta lokal lebih mengedepankan efisiensi.
"Saya akan bertemu dengan Menteri PUPR banyak pengusaha menang tender tidak ditunjuk padahal terendah selalu," tutur Lanyalla.
Menurut La Nyalla, jika peran pengusaha swasta terus tidak dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur, maka keberadaan pengusaha lokal akan semakin terpuruk, dan akhirnya akan mengalami gulung tikar.
“Dan jika sektor swasta di daerah mengalami keterpurukan, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi di daerah yang juga akan terkena imbasnya,” pungkas La Nyalla.
Baca juga: PUPR: Swasta diberi keistimewaan dalam pembiayaan infrastruktur KPBU
Baca juga: Presiden minta BUMN beri kesempatan swasta garap proyek infrastruktur
Baca juga: DPD RI minta MIKTA jalin kerja sama ekonomi dengan 34 provinsi
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
