Paris (ANTARA News) - Sekalipun pemerintahan di seluruh dunia belum sepakat mengenai solusi untuk mengatasi krisis ekonomi global pada saat ini, hampir semua dari mereka setuju mengenai penyebab krisis, yakni besarnya bonus yang dihadiahkan kepada para eksekutif. Bonus yang diterima para bankir telah mendapat sorotan tajam, seiring dengan digunakannya uang para pembayar pajak untuk menyelamatkan berbagai lembaga finansial yang sakit. Beberapa pemerintah mengemukakan bonus yang tinggi tersebut menyebabkan beberapa bankir mengambil risiko yang besar sekali. Tak lama setelah Menteri Keuangan AS, Henry Paulson mengumumkan pinjaman sebesar 700 miliar dolar untuk menalangi utang-utang bermasalah perusahaan-perusahaan finansial, Bernie Sanders, seorang senator independen dari Vermont, mengajukan petisi yang memprotes "gaji dan bonus yang terlalu tinggi" yang ditetapkan untuk para eksekutif dan pialang. Para anggota lembaga legislatif di Eropa kini mulai menyampaikan perasaan tak senang mereka kepada mitra mereka di Amerika, sehubungan berbagai bank Eropa kini ikut menanggung akibat dari krisis finansial tersebut. Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, menyatakan Kamis bahwa "masa-masa menerima bonus besar telah usai", sambil mengecam "tingkah laku tak bertanggungjawab" beberapa pihak yang bekerja di sektor finansial. Brown mengemukakan hal itu hanya sehari setelah mengumumkan paket penyelamatan senilai 875 miliar dolar bagi bank-bank Inggris yang dibelit masalah. Regulasi gaji eksekutif Salah satu syarat bagi pemberian paket itu adalah agar bank-bank melakukan perombakan strutur penggajian mereka. Brussels juga telah memperetimbangkan masalah ini. Sekelompok anggota parlemen di Parlemen Eropa menerbitkan sebuah laporan yang mereka sebut sebagai regulasi yang lebih besar atas gaji eksekutif. "Pengawas pasar akan menilai apakah kebijakan penggajian itu mendorong pengambilan risiko ekstrem bila mereka meneliti pengelolaan risiko sebuah perusahaan," kata laporan itu, seperti dikutip AFP. Pada 2004, Komisi Eropa mengeluarkan rekomandasi bagi pengawasan yang lebih ketat, namun hanya memperoleh sedikit dukungan dari para anggota, kecuali Belanda. Saat itu, pihaknya mengajak para negara anggota untuk memastikan perusahaan-perusahaan publik atau yang menawarkan saham di bursa "membeberkan kebijakan mereka mengenai penggajian para direktur dan mengatakan kepada para pemegang saham seberapa besar seorang direktur menerima penghasilan dan dalam bentuk apa." Namun demikian, akibat munculnya krisis sekarang ini, para negara anggota memperlihatkan minat baru dalam mengambil tindakan guna mengekang bonus para eksekutif. Dalam pertemuan di Luxemburg, Selasa, para menteri keuangan Uni Eropa menyatakan haknya untuk memecat para eksekutif bank-bank yang bangkrut dan memperoleh paket penyelamatan. Mereka juga membuat rekomendasi yang akan memperkenankan pemerintah membatasi gaji ini, bahkan pada perusahaan yang tak memperoleh paket penyelamatan negara, terutama di sektor finansial. Kasus Dexia Pemerintah Prancis sudah melakukan campur tangan dalam masalah ini dalam penyelamatan bersamanya senilai 9 miliar dolar atas Dexia, sebuah lembaga keuangan Prancis-Belgia, dengan pemerintah Belgia dan Luxemburg. Paris bersikeras agar mantan kepala eksekutif Axel Miller dilucuti haknya untuk menerima paket pesangon senilai 3,7 juta euro atau sekitar 5,3 juta dolar. Pada awal pekan ini, pemerintah Prancis, Belgia dan Luxemburg mengucurkan bantuan likuiditas senilai 6,4 miliar dolar kepada Dexia, yang mengalami badai keuangan akibat krisis perbankan AS. (*)

Copyright © ANTARA 2008