Indonesia pantau proses persidangan genosida di Mahkamah Internasional

Indonesia pantau proses persidangan genosida di Mahkamah Internasional

Pelaksana tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah ditemui di Jakarta, Kamis (12/12/2019). (ANTARA/Yashinta Difa)

Kita terus mengikuti public hearing yang akan berakhir hari ini. Kita juga mengirim wakil untuk memantau jalannya persidangan
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengikuti dan mencermati dari dekat persidangan dugaan genosida di Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda.

Kasus tersebut diajukan oleh Gambia, mewakili suara 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menuduh Myanmar telah melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya.

“Kita terus mengikuti public hearing yang akan berakhir hari ini. Kita juga mengirim wakil untuk memantau jalannya persidangan,” ujar Plt. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Myanmar diadukan ke Mahkamah Internasional terkait genosida Rohingya

Baca juga: Jelang sidang genosida, Rohingya berdoa dapatkan keadilan


Indonesia melihat persidangan di Mahkamah Internasional sebagai suatu proses yang berjalan dalam jalurnya sendiri, sementara Indonesia memilih berkontribusi dalam penyelesaian isu Rohingya melalui jalur bilateral dan mekanisme ASEAN.

Bagi Indonesia, Faizasyah menekankan, yang paling penting dilakukan saat ini adalah memastikan proses repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi hampir satu juta warga Rohingya yang mendiami kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar, Bangladesh agar bisa kembali ke Myanmar.

“Proses (repatriasi) itu yang selalu kita kawal dan komunikasikan lewat mekanisme ASEAN,” kata dia.

Baca juga: AICHR : penyelesaian proses repatriasi Rohingya butuh komitmen Myanmar

Di sisi lain, sebagai sesama anggota OKI, Faizasyah tidak menampik bahwa isu Rohingya seringkali muncul dalam beberapa pertemuan organisasi tersebut.

Indonesia sendiri telah menyampaikan kepada OKI mengenai upaya-upaya konkret yang dilakukan secara bilateral maupun melalui kerja sama ASEAN untuk membantu menyelesaikan isu itu.

Namun, Faizasyah kembali menegaskan bahwa persidangan dugaan genosida di Mahkamah Internasional merupakan proses yang terpisah dan diinisiasi oleh Gambia.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dalam persidangan yang berlangsung selama tiga hari di Mahkamah Internasional.

Baca juga: Indonesia apresiasi kehadiran Suu Kyi dalam sidang kasus genosida

Suu Kyi dinilai dapat menjelaskan secara langsung posisi pemerintah Myanmar terhadap apa yang terjadi di Rakhine State.

Di hadapan 17 hakim Mahkamah Internasional, Rabu (11/12), Suu Kyi telah menolak tuduhan genosida yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya di negaranya dan menyebut tuntutan Gambia sebagai hal yang “menyesatkan”.

Menurut Peraih Nobel Perdamaian itu, “operasi pembersihan” yang dipimpin militer Myanmar di Rakhine State pada Agustus 2017 adalah tanggapan atas kontraterorisme terhadap serangan militan Rohingya yang terkoordinasi terhadap puluhan kantor polisi.

Meskipun mengakui bahwa kekuatan militer yang tidak proporsional mungkin telah digunakan dan menewaskan warga sipil, Suu Kyi tetap menampik bahwa tindakan tersebut sebagai genosida.

Baca juga: Suu Kyi tolak tuduhan genosida terhadap Rohingya

Baca juga: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi jalani sidang hari terakhir genosida


Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar