Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Anwar Nasution di Jakarta, Rabu, mengemukakan, Departemen Pertahanan (Dephan)/TNI selama ini menguasai aset negara sekitar Rp112 triliun atau sekitar 17 persen dari seluruh jumlah aset negara. "Dan sudah menjadi rahasia umum, hanya sebagian pengeluaran TNI yang bersumber dari APBN, tetapi dari berbagai kegiatan bisnisnya yang tidak dilaporkan dalam APBN," katanya. Berbicara pada rapat laporan pertanggungjawaban keuangan Dephan/TNI, Anwar mengatakan, sejak kelahirannya TNI bukan saja berperan sebagai produsen jasa pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam kegiatan non militer. Untuk menjalankan peran militer dan non militer tersebut, Dephan/TNI menjadi salah satu institusi yang menerima alokasi anggaran terbesar dalam APBN yakni Rp30,6 triliun pada 2007 atau setara dengan 4,04 persen dari APBN tahun tersebut, dan 0,75 persen dari PDB Indonesia pada tahun yang sama. Karenanya, tambah Anwar, pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Dephan/TNI selama periode 2004-2007, memberikan opini Tidak Memberikan Opini (TMO) atau disclaimer. Penilaian itu didasarkan pada kenyataan Dephan/TNI belum memiliki sistem akuntansi yang baku, belum memiliki personil yang menguasai ilmu akuntansi, tidak memiliki sistem komputer yang baik, serta tidak memiliki pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan akutansi itu. "Bahkan SAI, juga belum dilaksanakan sehingga terjadi perbedaan catatan realisasi yang signifikan antara Dephan/TNI dan Depkeu," ujarnya menambahkan. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan anggaran non bujeter belum menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan tidak melalui kas negara. "Maka tidak heran banyak aset negara yang dikelola Dephan/TNI tidak bernilai nominal, hanya tanah luas sekian, lokasi di tempat tertentu, inventarisasi tidak ada, penggunaannya juga bermasalah, ada yang pindah kepemilikan dan lain-lain ," ungkap Anwar. Namun, BPK kini menilai Dephan/TNI telah memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset negara dan penyusunan laporan keuangannya. "Ya kalau brengsek banyak penyimpangan, di departemen dan instansi lainnya juga begitu, sama brengseknya. Tetapi kini Dephan/TNI telah berupaya untuk memperbaikinya," katanya. Asisten Logistik Kasum TNI Mayjen TNI Abdul Ghofur mengatakan, berdasarkan hasil inventaris sejumlah aset negara di lingkungan TNI selama semester I 2008, tercatat nilai sewa sebesar Rp135 triliun. "Itu merupakan hasil sewa terhadap barang bergerak dan tidak bergerak, tetapi itu belum final penghitungannya. Mungkin juga bisa lebih dari itu," ujarnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008