Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, memperingatkan kalau Amerika Serikat berani mengangkat masalah dengan sistem pemerintahan Korea Utara dengan mengangkat masalah hak asasi manusia, Washington akan "membayar mahal". Laporan KCNA tersebut dikatakan berkaitan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.
Baca juga: China, Rusia usul pencabutan sanksi PBB atas Korea Utara
Sidang Majelis Umum PBB pada Rabu (18/12), di dalam resolusi tahunan yang ditaja oleh puluhan negara termasuk Amerika Serikat, mengutuk pelanggaran hak asasi manusia "lama dan yang berlangsung" di Korea Utara. Utusan Pyongyang menolak resolusi tersebut.
Baca juga: AS desak Korut kembali ke meja perundingan
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara itu adalah yang pertama sejak Utusan AS buat Korea Utara Stephen Biegun, secara terbuka pada Senin (16/12) mendesak Pyongyang agar kembali ke pembicaraan, demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu. Belum ada tanggapan resmi dari Korea Utara mengenai desakan Biegun.
Baca juga: Korea Utara tembakkan dua proyektil yang diduga rudal balistik
Korea Utara melakukan serangkaian uji-coba senjata dalam beberapa pekan belakangan ini dan banyak ahli mengatakan negara yang terpencil itu mungkin sedang mempersiapkan uji-coba rudal balistik antar-benua yang bisa mengembalikannya ke jalur konfrontasi dengan Amerika Serikat.
Korea Utara telah berulangkali menyeru Amerika Serikat agar menghentikan "kebijakan bermusuhannya" sebelum pembicaraan lain, sementara tenggat yang diberlakukannya sendiri buat perundingan penghapusan senjata nuklir mendekat.
Sumber: Reuters
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
