"Pertemuan itu tetap perlu dilakukan mengingat untuk menghadapi UU Pilpres yang mensyaratkan 20 persen suara dan 25 persen suara nasional, Gerindra harus berkoalisi," kata Prabowo usai berceramah di Muktamar KAMMI di Makassar, Rabu.
Bukan hanya PKS, kata Prabowo, parpol lain juga berpeluang untuk menjadi koalisi Gerindra. Ia mengakui telah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah parpol, terkait hal tersebut.
Menurutnya, dalam demokrasi semua pihak adalah mitra sehingga komunikasi itu harus ada. Parpol harus bisa bekerja sama dengan baik untuk kepentingan rakyat meski tetap bersaing dalam program.
Kendati demikian, Prabowo tidak ingin menegaskan partai mana saja yang telah membuat persetujuan dengan Gerindra. "Soal kami koalisi dengan siapa, nantilah. Yang penting kita selalu berkomunikasi dengan baik," ujarnya.
Sehari sebelumnya, KAMMI menyebutkan jika Prabowo Subianto adalah salah seorang dari tujuh tokoh nasional yang didorong sebagai calon presiden alternatif.
Tokoh nasional lainnya yang dianggap bisa maju dalam kepemimpinan nasional mendatang sebagai calon alternatif adalah Rizal Ramli, Anis Matta, Adiyaksa Dault dan Mutiah Hatta.
"Perlu wajah dan visi baru dalam pemerintahan kita. Kami melihat UU Pilpres yang baru ini sangat mengebiri hak-hak politik masyarakat sehingga calon yang ada adalah mereka-mereka juga yang ada sebelumnya," kata Ketua Kebijakan Publik KAMMI, Arianto Hendrata.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
