Ragam peristiwa politik populer pada hari Minggu (5/1) disiarkan ANTARAnews.com dan masih dapat dibaca kembali untuk mengawali informasi Anda pada pekan ini.
1. Disinformasi, Megawati minta Jokowi cari Wapres baru gantikan Ma'ruf Amin
Artikel berjudul "Megawati Minta Jokowi Segera Cari Pengganti K.H. Ma'ruf Amin" telah diunggah seorang pemilik akun Facebook sejak Minggu (29/12).
Dalam unggahan tersebut, pengguna itu menambahkan narasi tanpa merujuk pada artikel itu. Berikut narasi pemilik akun Facebook itu:
"Mari nyanyi dulu saudara... Alamat palsu. Ke mana... ke mana... ke mana. Kau harus mencari siapa. Kasian amat atok. Kau laporin lagi kau laporlah, kau spam-lah...sak karepmu."
Baca selengkapnya
2. Jokowi instruksikan buka daerah terisolasi akibat longsor di Sukajaya
Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala BNPB Doni Monardo agar akses menuju Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang tertutup akibat longsor segera dibuka.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Kecamatan Sukajaya dari udara sebagaimana disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu.
“Bapak Presiden memberikan instruksi kepada kami untuk melakukan berbagai upaya agar secepatnya akses ke desa-desa yang terisolasi segera terbuka sehingga bantuan dapat segera disalurkan,” kata Doni.
Baca selengkapnya
3. Pangkogabwilhan: Kapal China masih bertahan di Laut Natuna
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan hingga Minggu kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau.
Menurut Pangkogabwilhan I, kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China," kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Ahad.
Baca selengkapnya
4. Indonesia jangan terpancing provokasi China
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya meminta pemerintah Indonesia tidak terpancing dengan langkah-langkah provokasi China terkait dengan polemik yang terjadi di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Menurut dia, apa yang dilakukan Coastal Guard China yang mengawal nelayannya masuk wilayah NKRI adalah upaya provokasi.
"Pemerintah tidak boleh terprovokasi sehingga kita harus hati-hati melihat situasi yang berkembang di Natuna. Hukum laut internasional tidak memberi celah untuk terjadinya konflik yang mengeras dan berujung perang," kata Willy di Jakarta, Ahad.
Baca selengkapnya
5. Menkopolhukam tegaskan tidak ada negosiasi soal Natuna dengan Tiongkok
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait dengan persoalan perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, kata Mahfud, menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.
"Terkait dengan kapal ikan RRT yang dikawal resmi pemerintah Tiongkok di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok," kata Mahfud,usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, Ahad.
Baca selengkapnya
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
