"Kita sepakat untuk tidak meningkatkan langkah-langkah yang akan menghambat perdagangan,"katanya dalam telekonferens dari Peru dengan wartawan di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan larangan impor tanpa alasan yang jelas, namun tetap membela kepentingan nasional jika mengalami dumping produk impor.
"Kalau kita mengalami dumping, kita tetap bisa melakukan investigasi dan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Langkah kita untuk mengamankan pasar tetap kita lakukan,"ujarnya.
Menurut dia, pemimpin APEC tidak menginginkan terjadinya proteksionisme yang berlebihan seperti saat krisis ekonomi tahun 1930.
"Pada tahun itu semua negara membatasi impor dengan menaikkan BM untuk memproteksi industri dalam negerinya. Satu negara naikkan BM, yang lain membalas. Perdagangan mandeg dan resesi jadi tambah parah," jelasnya.
Kebijakan pengamanan pasar, lanjut dia, harus tetap mengacu pada aturan WTO agar tidak terjadi perang dagang. "Perdagangan itu harus adil dan legal," tegasnya.
Dampak krisis ekonomi dunia saat ini, lanjut Mari, harus diminimalkan dengan melakukan reformasi infrastruktur finansial dunia yang dibarengi dengan pengembangan kebijakan fiskal, dan upaya mempertahankan konsumsi.
Pemerintah juga akan memberi perhatian khusus kepada masyarakat miskin serta yang terkena dampak langsung krisis. Selain itu, pemerintah anggota APEC juga harus menjaga pasar tetap terbuka dengan menghindari penerapan kebijakan-kebijakan proteksionis yang baru.
Para Menteri APEC memulai pertemuan tahunan ke-20 di Lima, Peru pada Rabu (19/11) sebelum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC (APEC Summit) pada 22-23 November 2008.
Pertemuan itu akan membahas sejumlah isu penting dalam lingkup global maupun regional. Menurut Mari, tiga isu utama yang muncul dalam pertemuan hari pertama adalah mengenai dukungan APEC untuk penyelesaian perundingan sistem perdagangan multilateral (Putaran Doha), penanganan krisis finansial global, serta integrrasi ekonomi regional. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
