Menkumham terima kunjungan 20 duta besar negara Uni Eropa

Menkumham terima kunjungan 20 duta besar negara Uni Eropa

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket (kanan) dalam jumpa pers usai mengadakan pertemuan di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (14-1-2020). ANTARA/Fathur Rochman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima kunjungan 20 duta besar negara anggota Uni Eropa (UE) dalam working lunch di lounge Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta, Selasa.

"Ini pertemuan yang kedua. Mereka sebelumnya mengundang kami dan sekarang kami mengundang mereka. Pertemuan ini sangat hangat, akrab, dan mereka sangat mengapresiasi, kami juga mengapresiasi kehadiran mereka," ujar Yasonna dalam jumpa pers usai pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, kata Yasonna, dibahas sejumlah hal terkait dengan peningkatan hubungan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, di antaranya prioritas legislasi pada tahun 2020 dan penyelesaian omnibus law untuk meningkatkan iklim dan investasi berbisnis (ease of doing business).

Selain itu, tentang UU KPK, perkembangan isu HAM, isu terkait dengan kekayaan intelektual (perkembangan revisi UU Paten), mutual legal assistance (MLA), dan ekstradisi, serta progres bebas visa Schengen.

"Ada beberapa isu yang menjadi concern mereka," ucap Yasonna.

Baca juga: Dubes Uni Eropa: Persoalan nikel tidak pengaruhi perundingan IEU-CEPA

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memberikan akses luas kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui lembaga bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (pemerintah).

Menkumham juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus meningkatkan sumber daya manusia, khususnya pegawai Kementerian Hukum dan HAM melalui program
Coorporate University.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menyebutkan banyak isu menarik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya mengenai omnibus law.

Baca juga: Penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja capai 95 persen

Uni Eropa berpandangan bahwa mereka juga berkepentingan terhadap isu omnibus law yang akan dijadikan bahan pemerintah yang tergabung dalam Uni Eropa untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

"Kami membahas berbagai topik, dari mulai lingkungan bisnis dan iklim investasi yang positif melalui omnibus law yang akan segera terjadi. Kami sangat menanti pemberlakuan omnibus law tersebut," ujar Piket.

Selain itu, Uni Eropa juga menilai bahwa Indonesia merupakan mitra penting Uni Eropa dalam upaya menjaga perdamaian kawasan, antara lain di kawasan Timur Tengah dan Asia, penanggulangan terorisme, dan kejahatan lintas batas.

Baca juga: Dubes EU tekankan peran penting anak muda hadapi perubahan iklim

"Kami melihat ada beberapa area di mana ada tekanan dan ketegangan, ketegangan yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di Eropa juga. Oleh karena itu, kami lakukan dialog ini dengan Menteri (Yasonna)," kata Piket

Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatangan PCA (Partnership and Cooperation Agrement) antara pemerintah Indonesia dan UE.

Yasonna mengatakan pertemuan semacam ini akan menjadi agenda rutin dan dilangsungkan setiap tahun.

"Kami berjanji ada permintaan supaya ini diadakan reguler setiap tahun untuk lebih meningkatkan hubungan antara negara-negara Uni Eropa dan Indonesia," kata Yasonna.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Survei IP0 : 42 persen responden ingin reshuffle menteri

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar