"Kalau saya MK (Mahkamah Konstitusi), saya putuskan untuk pilkada ulang. dan nanti betul-betul kita awasi," katanya di Jakarta, Selasa.
Mantan wakil ketua Komnas HAM itu mengatakan, Pilgub Jatim ditengarai diwarnai kecurangan, sehingga cukup masuk akal jika diulang.
"Selain mencegah keributan, juga untuk memperbaiki sistem pemilu. Sebab banyak orang yang tidak bisa mengikuti pilgub, sehingga hajatan demokrasi itu tercederai," katanya.
Gus Sholah mengaku tidak mengikuti secara langsung perkara sengketa Pilgub Jatim di MK. Namun, dari pemberitaan media massa yang mengangkat keterangan para saksi, juga dari berbagai informasi yang diterimanya, kecurangan dalam Pilgub Jatim terlihat mencolok.
Oleh karena itu, ia berharap MK mempertimbangkan semua aspek terkait Pilgub Jatim dan tidak hanya terpaku pada hitungan angka saja.
Berbagai kecurangan, seperti lembar rekapitulasi dari TPS (C1) yang tidak standar atau dikreasi sendiri, TPS gelap, kartu dicoblos sendiri oleh kepala desa atau petugas PPK, tidak boleh dinafikan.
"Kalau berbagai kecurangan tidak manjadi bahan pertimbangan, maka putusan MK sama dengan mengesahkan kecurangan," katanya.
Padahal, sengketa Pilgub Jatim merupakan kasus Pilgub pertama yang ditangani MK dan keputusan itu nanti akan jadi pijakan bagi sengketa Pilkada lainnya.
Menurut Gus Sholah, jika hanya terpaku pada hitung-hitungan angka, dari sidang yang hanya berlangsung dua kali, tentu tidak mungkin terkumpulkan suara yang cukup untuk mengubah posisi. Artinya, pemenangnya tetap pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).
"Walau secara kualitatif ada kecurangan, secara jumlah tidak cukup mengubah posisi. Jika melihat itu, ya menang KarSa," katanya.
Namun begitu, lanjut Gus Sholah, yang lebih penting yang harus menang adalah rasa keadilan. Karena itu, MK dituntut arif, begitu juga siapapun yang menang.
"Saya pribadi meminta MK untuk berani. Sebab, dari berbagai berita, potensi keributan ada, potensi ketidakpercayaan tidak bisa dianggap remeh," tandasnya.(*)
Editor: Guntur Mulyo W
Copyright © ANTARA 2008
