"Itu menimbulkan kecurigaan bahwa sejumlah UU disponsori pihak tertentu, termasuk pihak asing," katanya dalam dialektika demokrasi bertema "Pancasila Dan Sistem Politik" di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.
Sejumlah UU itu umumnya mengatur bidang perekonomian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan air, padahal semestinya UU yang mengatur perekonomian dan sumber daya disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Sumber daya alam merupakan milik hajat hidup masyarakat sehingga jangan diatur demi kepentingan pihak tertentu, termasuk asing, tandas Ikrar.
Sementara, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Ferry Mursydan Baldan menilai partainya telah semaksimal mungkin memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembuatan UU, bahkan UU Pornografi sudah memperhatikan kepentingan sebagian besar masyarakat, walaupun ditentang sebagian masyarakat.
Lain hal dengan anggota Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma Sundari yang menyoroti semakin banyak orang yang enggan menyebut Pancasila dan ini memprihatinkan karena nilai-nilai Pancasila mestinya ditempatkan sebagai pedoman dalam kehidupan dan berdemokrasi.
"Ini sesuatu yang sangat serius, seolah-olah Pancasila sudah kehilangan roh," kata Anggota DPR dari Kaukus Pancasila ini.
Agus Wahyudi dari Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengemukakan, keenganan sebagian pihak mendengungkan Pancasila karena beban masa lalu di mana Pancasila dimanfaatkan semata untuk kepentingan kekuasaan. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
