Lebih dari 75 persen responden menyatakan malu pada aksi-aksi yang dilakukan kelompok merah (propemerintah) dan kuning (antipemerintah), lebih dari 65 persen setuju tidak lagi bangga pada negerinya, dan 58 persen tidak memihak baik kelompok pro maupun antipemerintah.
Yang mengejutkan, berbeda dari tuntutan demonstran anti pemerintah yang kukuh menuntut PM Thailand mundur, 92,3 persen responden menilai krisis politik yang terjadi saat ini harus diselesaikan oleh lembaga peradilan.
Sementara itu, kota Bangkok diambang konflik terbuka antara kelompok antipemerintah yang mengenakan pakaian kuning dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) melawan kelompok propemerintah yang memakai busana merah dari Front Demokrasi Bersatu Melawan Kediktatoran (UDD).
Dengan mengenakan ikat kepala merah bertuliskan "No Coup" atau "Jangan ada Kudeta", massa UDD yang mencapai 4.000 orang bergerak menandingi demonstarasi kelompok PAD yang menutup dan menduduki dua bandara terpenting di Thailand.
"Kita berkumpul di sini (Balai Kota Bangkok) untuk melindungi sistem demokrasi, untuk mengatakan kita tidak ingin kudeta," kata Jatuporn Prompan, kata juru bicara massa "Busana Merah" sambil menandaskan mereka akan bertahan sampai Kamis depan.
Sementara itu, PAD kukuh memutus Thailand dari dunia luar sampai PM Somchai Wongsawat mengundurkan diri. "Apapun yang terjadi, kita tetap berjuang," kata pemimpin senior PAD Chamiong Srimuang.
"Thailand sudah di luar kontrol. UDD bisa mengamuk, lalu siapa yang menghentikan mereka? Hanya (mantan PM) Thaksin Shinawatra yang bisa membujuk mereka," kata Thitinan Pongsudhirak, pakar politik dari Universitas Chulalongkorn.
Sementara itu, sejumlah negara telah mengungsikan warganegaranya yang terjebak di bandara internasional Suvarnabhumi, Bangkok, ke bekas lapangan udara semasa Perang Vietnam, U-Tapao, sekitar 190 kilometer dari Bangkok. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
