Makassar (ANTARA News) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mengirim 1.000 personelnya ke Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan setelah rapat Paripurna DPRD Sulbar.

Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Sisno Adiwinoto, di Makassar, Senin, mengatakan, pengiriman pasukan ini untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pasca keputusan rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulbar.

Hasil keputusan rapat paripurna yang dilaksanakan oleh anggota legislatif tersebut terkait pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi dianggapnya rawan.

"Pengiriman personel untuk mengantisipasi aksi-aksi yang tidak diinginkan karena masing-masing mempunyai pendukung," katanya.

Personel yang dikirim berasal dari Polres Parepare, Polres Majene, Polres Mamuju Utara serta personel dari Polwiltabes Makassar dan Polda Sulselbar.

"Masing-masing satu peleton. Terdiri dari Brimob Parepare, Dalmas Polwiltabes dan Polda Sulsel," kata mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Hery Subiansauri menambahkan, masyarakat Sulbar harus bisa menahan diri menyikapi persoalan ini. Polri akan mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga kemungkinan yang akan terjadi.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008