"Ini terjadi menyusul kesepakatan hari ini dengan DPP Organda bahwa akibat penurunan harga jual BBM jenis solar per 15 Desember, maka tarif angkot turun 3-6 persen," kata Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dephub, Sudirman Lambali, kepada pers usai pertemuan ktertutup di Gedung Dephub di Jakarta.
Pertemuan tertutup tersebut dihadiri DPP Organda yang hanya diwakili Ketua Departemen Angkutan dan Prasarana DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) dan pengurus YLKI Tulus Abadi.
Menurut Sudirman, penurunan harga solar sebesar Rp700 dari Rp5.500 menjadi Rp4.800 atau 12,73 persen dan premium dari Rp5500 menjadi Rp5000 per liter, hanya berdampak 3-6 persen.
"BBM hanya salah satu dari 12 komponen tarif yang formulanya diatur dalam KM 89/1982 tentang Formula Penghitungan Tarif AKAP. Selama ini kontribusinya hanya 30 persen dari total biaya angkutan," kata Sudirman.
Dengan demikian, dia memberikan contoh jika tarif angkot Rp3000 maka penurunan tarifnya hanya Rp180-Rp200.
Sudirman juga menyebutkan, berdasarkan formula tarif tersebut, maka biaya per penumpang per km turun dari Rp116 menjadi Rp110.
"Kebijakan ini efektif berlaku secepatnya. Untuk AKAP kelas ekonomi, segera kami proses. Untuk Antar Kota Dalam Propinsi tanggung jawab gubernur dan Angkutan Perkotaan, tanggung jawab bupati/walikota," katanya seraya mengharapkan mulai 1 Januari 2009, penurunan tarif ini sudah efektif.
Kebijakan tarif angkutan umum ini,sesuai regulasi pemerintah, kata Sudirman, dan akan ditinjau ulang dalam enam bulan ke depan.
Menanggapi penurunan tarif tersebut, Ketua Departemen Angkutan dan Prasarana DPP Organda, Rudy Thehamihardja, mengakui pihaknya menerima keputusan tersebut.
"Hanya saja ini hal ini hanya berdampak psikologis bahwa ada penurunan tarif, tetapi pengemudi angkutan juga tak dapat pemasukan signifikan," kata Rudy.
Dia menggambarkan, jika tarif semula Rp3000, kemudian turun jadi Rp2800 maka uang kembalian akan sulit dilakukan.
"Akibatnya, kembalian bisa ditukar dengan permen saja. Kami harapkan penumpang tak keberatan. Karena uang pecahan Rp200 saat ini sudah jarang ditemui atau dianggap tak bernilai," katanya.
Oleh karena itu, tegasnya, jika di lapangan nantinya sulit dilaksanakan, maka semua pihak harus memakluminya. "Intinya, sulit dieksekusi di lapangan," katanya.
Menanggapi hal itu, Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menyatakan meski sulit dieksekusi di lapangan, hendaknya pengemudi angkutan, terutama angkot, meningkatkan pelayanannya.
"Angkot ini yang krusial. Ke depan, kita tidak ingin ada lagi angkot yang muter seenaknya, sebelum sampai di tujuan karena hal itu akan menambah biaya lagi bagi penumpang," kata Tulus.(*)
Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
