Demikian salah satu benang merah kesimpulan yang mencuat pada Diskusi "Visi Maritim Indonesia: Menegaskan Kembali Identitas Kebangsaan Kita", oleh Divisi Kajian Strategis "Tim Pelangi Perubahan", di Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis malam.
Diskusi yang dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X itu juga merekomendasikan tiga hal utama yang patut segera mendapat perhatian serius.
Pertama, perlunya perubahan paradigma sebagaimana disebutkan tadi. Kedua, mendesaknya sebuah `blue print National Security and Development Maritime`. Dan ketiga, terbentuknya sebuah `institutional building` berorientasi kelautan dan kemaritiman.
"Jika tidak, maka bangsa yang bangga menyebut dirinya sebagai Negara Archipelago (`Archipelagic State`) terbesar di dunia ini akan dikendalikan oleh negara-negara yang hanya punya pantai sempit," tutur Laksda TNI Pur Robert Mangindaan, salah satu pembicara pada diskusi tersebut.
Selain Robert Mangindaan (pakar Keamanan Negara Maritim), tampil pula Prof Dr Hasjim Djalal (pakar Hukum Kelautan Internasional), Dr Kusnanto Anggoro (pakar ilmu politik dan pertahanan dari CSIS), Laksma TNI Pur Bonar Simangunsong (anggota Dewan Kelautan Indonesia, Dekin), dan Elya G Muskitta (aktivis muda pemberdayaan nelayan dan wilayah pesisir).
Forum diskusi itu juga sepakat menunjukkan tahapan sejarah perkembangan kebangsaan Indonesia dari awal abad ke-20 yang ditandai dengan mulai adanya kesadaran kesatuan nasional (dengan dua episode utama, yakni Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1908, dan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 19288).
Kemudian, memasuki tahapan penguatan kesatuan negara, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
"Lalu, ada kesatuan wilayah melalui Deklarasi Djuanda (1958) yang menjadikan luas wilayah NKRI menjadi 30 kali lipat dibanding keadaannya pada 17 Agustus 1945. Apalagi kemudian pada ratifikasi UNCLOS (1982) bertambah lagi menjadi 60 kali lipat," ungkap Prof Dr Hasyim Djalal.
Luas Laut Ketambahan 60 Kali Lipat
Namun, Hasyim Djalal sendiri menyorot kritis ketambahan wilayah laut Indonesia sebanyak 60 kali lipat (sejak lahirnya Deklarasi Djuanda, 1958, lalu ratifikasi UNCLOS, 1982), dibanding keadaanya pada saat diproklamasikan (17 Agustus 1945), tetapi ternyata tidak ada ketambahan dalam cara penanganannya.
"Sangat disayangkan, tidak ada ketambahan dalam cara penanganan maupun pengelolaannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Baik itu dalam pengelolaan di sektor infrastruktur, pemberdayaan SDM, maupun pengamanannya. Kita cuma punya dua kapal selam, tetapi satunya tidak bisa bergerak. Sementara Singapura yang hanya negara pulau, punyak tujuh kapal selam canggih, China 60 buah dan seterusnya," ungkapnya.
Satu hal yang pasti, demikian Sri Sulatan Hamengku Buwono X, dirinya merasa sangat prihatin dengan keadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, dengan penguasaan garis pantai terpanjang di dunia ini, tetapi seperti tak berdaya melakukan apa-apa.
Ia juga menyadari betul posisi strategis Indonesia dan arti penting sejarah Indonesia sebagai bangsa maritim.
Dua hal ini pula (potensi kelautan dan kemaritiman, serta posisi strategis dalam percaturan global), menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, merupakan sesuatu yang seperti dilupakan sehinga kurang mendapat perhatian, sekaligus tidak dijadikan basis pembangunan nasional.
"Maritim sebagai `mainstream` bukanlah menomorduakan dua sektor lainnya, yakni darat dan udara. Tetapi, maritim sebagai `mainstream` artinya menjadikan sektor laut sebagai poros utama dan sektor-sektor lainnya sebagai penopang dengan tetap memiliki arti penging yang sama," katanya dalam makalah yang disajikan melalui Divisi Kajian Strategis Tim Pelangi Perubahan.
Sementara itu, Kusnanto Anggoro dan Bonar Simangunsong, sama-sama berharap, agar aplikasi suatu `institutional building` berwawasan maritim bisa terwujud mulai 2009 mendatang, pasca Pemilu Presiden (Pilpres), dengan lahirnya kepemimpinan yang semakin perduli pada perubahan mendasar paradigma pembangunan nasional.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
