Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita mengatakan, Indonesia harus mewaspadai perkembangan ekonomi di China yang mulai terkena dampak krisis ekonomi global. "Ekonomi China kini terancam kemandekan terkena imbas krisis keuangan di Amerika Serikat (AS), meskipun belum sampai tahap resesi," kata Ginandjar di Beijing, saat dihubungi ANTARA News, Minggu. Ia berada di China untuk memenuhi undangan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, Wu Bangguo. Mengutip sejumlah sumber resmi pemerintah China, Ginandjar mengemukakan, sampai bulan November 2008 sekitar 4,85 juta tenaga kerja dari kota-kota wilayah industri di negara Tirai Bambu itu harus kembali ke kampung halamannya. Di tempat asal para pekerja itupun tidak tersedia pekerjaan yg dapat menampung mereka. "Secara keseluruhan 6,7 juta orang telah kehilangan pekerjaan. Selain itu 670 usaha kecil telah gulung tikar menjelang akhir tahun ini," paparnya. Menurut banyak kalangan yang ditemui Ginandjar, angka PHK itu jauh lebih besar karena yang tercatat hanya dari daerah perkotaan. Sementara yang paling terkena dampak adalah tenaga kerja baru tamatan perguruan tinggi. Tingkat pengangguran sarjana sudah mencapai 12 persen. Sebanyak 1,5 juta orang tidak punya pekerjaan, ditambah 6,1 juta yg akan memasuki pasar kerja tahun depan. Ginandjar menilai, apa yang terjadi di China itu bagi Indonesia, sangat relevan karena polanya tidak banyak beda dengan di Indonesia. Stabilitas sosial politik di Indonesia bisa terancam karena bertambahnya tingkat pengangguran. "Terutama amat relevan bagi kita karena tahun depan adalah tahun politik," katanya. Ia juga mengutip pernyataan Gui Weiqing, seorang profesor Administrasi Publik Unversitas Sun Yat Sen di Guangzhou, yang menyatakan bahwa orang-orang muda di China yang kehilangan pekerjaan dan para mahasiswa dapat melakukan gerakan-gerakan yang berdampak kepada gangguan stabilitas sosial di China. "Yang menarik bagi kita, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang akademisi, di sebuah negara yang kontrol politiknya ketat, seperti kita dimasa Orde Baru. Gejolak politik di China dapat menimbulkan gelombang besar yang akan berpengaruh kepada stabilitas di kawasan Asia, bahkan seluruh dunia," katanya. Namun di China, lanjut Ginandjar, lembaga kehakimannya telah bersiap untuk mengatasi dampak hukum dari krisis ekonomi ini. Ketua Mahkamah Agung (MA) China, Weng Shengjun, mengatakan bahwa lembaga kehakiman di China harus siap menyelesaikan berbagai perkara akibat kebangkrutan perusahaan, sengketa perburuhan, tidak dipenuhinya kontrak-kontrak di samping berbagai akibat lain dari krisis lembaga-lembaga keuangan. Ketua Mahkamah Agung China memberi petunjuk agar lembaga-lembaga peradilan berusaha menyelesaikan perkara serupa dengan cepat tetapi arif, dengan mengutamakan apa yang dikatakannya "win-win" atau "multiple win solutions" antara pihak-pihak yang berperkara sebagai akibat krisis. Hal itu, menurut Ginandjar baik untuk diperhatikan lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan di Indonesia. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008