London (ANTARA News) - Pertemuan kelompok tingkat tinggi ke-8 Pendidikan untuk semua (High Level Group Meeting on Education for All -- HLG on EFA) yang dihadiri Mendiknas Prof. Dr. Bambang Sudibyo di Oslo, Norwegia menyepakati Oslo Declaration.

Pertemuan itu diadakan secara periodik untuk mengevaluasi pencapaian program Millenium Development Goals Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu Pendidikan untuk semua (Education for All), ujar Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Oslo Mansyur Pangeran kepada koresponden ANTARA London, Senin.

Dikatakannya pertemuan tersebut membahas tiga tema utama yaitu Strengthening Governance and the Commitment to Equity, Recruiting and rewarding Teachers dan Financing EFA : Respecting the Compact.

Pada pembahasan Strengthening Governance and the Commitment to Equity, Global Monitoring Report (GMR) 2009 disimpulkan target Pendidikan untuk Semua tahun 2015 dikhawatirkan tidak tercapai.

Hal ini karena kegagalan masyarakat internasional menghadapi masalah kesenjangan secara global dan kegagalan pemerintah dalam menangani kesenjangan di dalam negerinya masing-masing ditambah krisis ekonomi yang sedang melanda dunia saat ini, ujarnya.

Peserta pertemuan bertekad krisis ekonomi saat ini tidak akan mengurangi belanja nasional dan bantuan internasional untuk pendidikan.

Pada pembahasan Recruiting and rewarding Teachers, dipimpin Mendiknas RI bersama Menteri Pendidikan Norwegia disetujui pembentukkan Task Force on Teachers for EFA dan komitmen negara donor memberikan kontribusi bagi kelompok kerja yaitu dari Uni Eropa 1,5 juta euro, Norwegia satu juta euro, dan Jerman yang belum menyebutkan angka.

Para pembicara pada umumnya menyampaikan pokok pikiran guru yang berkualitas dan bermotivasi adalah kunci bagi pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan terkait guru harus mencakup pelatihan, status, kondisi kerja, serta sistem penggajian bagi guru.

Pada pertemuan itu disepakat memakai hasil dari E-9 Ministerial Meeting di Bali pada bulan Maret 2009 dan E-9 SOM di Jakarta, Oktober lalu sebagai salah satu rujukan kegiatan Pokja guru tersebut.

Anggaran pendidikan 20 persen


Dalam pembahasan mengenai Financing EFA: Respecting the Compact, mengajak setiap pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya domestiknya untuk pendidikan yaitu sebesar 4-6 persen dari GNP atau 15-20 persen dari total anggaran pemerintahnya.

Sementara itu, mitra EFA serta donor diminta meningkatkan bantuan dan melakukan investasi di bidang pendidikan.

Menurut Mansyur Pangeran, dalam kaitan ini Delegari Indonesia menyampaikan Pemerintah Indonesia menganggarkan 20 persen total anggaran tahun 2009 untuk pendidikan.

Oslo Declaration dinilai mempunyai langkah-langkah konkrit untuk sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan Pendidikan untuk Semua tahun 2015.

UNESCO bersama Pemerintah Norwegia sangat serius mempersiapkan HLG on EFA kali ini, termasuk dalam drafting Oslo Declaration sejak pelaksaan Working Group on EFA di Paris Nopember, konsultasi melalui e-mail, dan lobby Norwegia secara bilateral kepada negara kunci EFA, termasuk Indonesia.

Dalam pembahasan Oslo Declaration, Indonesia berhasil memasukkan rujukan terhadap E-9 Bali Declaration, yang merupakan hasil dari Pertemuan menteri E-9 di Bali Maret lalu.

Sementara butir-butir hasil E-9 tersebut dimasukkan ke dalam Plan of Action on Teacher yang akan mulai dibahas pada Pebruari 2009 oleh TaskForce on Teachers for EFA.

Pertemuan bilateral


Mendiknas RI Prof. Dr. Bambang Sudibyo selama di Oslo mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Norwegia Vegar Solhjell, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Norwegia Tora Aasland, serta Menteri Pendidikan Nigeria Aishatu Jibril Dukku.

Saat bertemu dengan Menteri Solhjell, Mendiknas menyampaikan usulan kemungkinan kerjasama pertukaran pelajar tingkat SMA untuk periode singkat.

Mendiknas mengemukakan pertukaran siswa SMA merupakan cara efektif untuk memperkenalkan budaya pada tingkatan usia dini. Lama pertukaran cukup untuk dua atau tiga minggu.

Sementara itu pada pertemuan dengan Menteri Aasland, kedua menteri membahas kerjasama antar universitas di Norwegia dan di Indonesia yang selama ini berlangsung.

Kedua Menteri sependapat kedua pemerintah menyepakati suatu perjanjian atau MOU yang menjadi payung berbagai kerjasama antar universitas. Mendiknas menyatakan akan mengirimkan Dirjen Dikti ataupun Sekjen Diknas untuk membicarakan MOU dengan pihak Norwegia.

Pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nigeria, Aishatu Jibril Dukku, menghasilkan kesepakatan kerjasama kedua negara dalam Pendidikan Madrasah, yang merupakan salah satu dari hasil E9 SOM yag diadakan di Jakarta Oktober lalu.

Menteri Pendidikan Nigeria menyampaikan rencananya berkunjung ke Indonesia awal 2009 untuk melihat langsung pelaksanaan pendidikan madrasah dan Mendiknas RI akan mengirimkan undangan kepada Menteri Pendidikan Nigeria.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008