Data produksi diumumkan, Luhut: tidak perlu berkelahi lagi soal impor

Data produksi diumumkan, Luhut: tidak perlu berkelahi lagi soal impor

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada pengumuman Luas Baku Sawah di Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa. (Kementerian Pertanian)

kalau ini ditata dengan baik mestinya ke depan kita tidak perlu berkelahi soal impor, apa beras atau pangan lainnya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar para pemangku kepentingan dari kementerian terkait dapat berkoordinasi setelah diumumkannya data luas lahan baku sawah dan produksi padi.

Menurut Luhut, data lahan baku sawah terbaru, yakni seluas 7,46 juta hektare, dapat menjadi rujukan bersama bagi kementerian terkait untuk menentukan kebijakan impor pangan.

"Kalau ini ditata dengan baik mestinya ke depan kita tidak perlu berkelahi soal impor, apa beras atau pangan lainnya," kata Menko Luhut pada pengumuman Luas Baku Sawah di Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa.

Luhut menjelaskan bahwa penggunaan data terpadu atau big data dengan teknologi begitu penting, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk 267 juta penduduk Indonesia, bukanlah hal mudah.

Oleh karena itu, ia meminta agar lembaga dan kementerian terkait saling bekerja sama dalam mengelola data tersebut, yakni Kementerian Pertanian dengan Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik, BPPT dan Lapan.

"Big data itu penting dan BPPT serta BPS dapat dilibatkan. Kita harus kerja 'team work'. Enam tahun Pak Jokowi bekerja, beliau memberikan contoh tidak ada main-main seperti itu," kata Luhut.

Sebelumnya, perbedaan data produksi beras terjadi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Pada 2018 lalu, Kemendag memutuskan untuk impor beras karena harga komoditas pangan tersebut yang terus melambung.

Namun, Kementerian Pertanian menyebut bahwa saat itu stok beras masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 2 juta sampai 2,5 juta ton per bulan. Keputusan pemerintah yang akhirnya mengimpor beras pun dinilai terlambat karena sudah memasuki musim panen raya, yang mengakibatkan tertekannya harga gabah di tingkat petani.

Ada pun berdasarkan hasil penghitungan ulang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional mengumumkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah terbaru, yakni 7.463.948 hektare, atau terjadi penambahan seluas 358.000 hektare

Luas lahan baku sawah ini merupakan perhitungan yang sudah divalidasi dari luas sebelumnya, yakni 7,105 juta hektare yang diterbitkan melalui Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No 339/2018 tanggal 8 Oktober 2018.



Baca juga: Pemerintah umumkan luas baku sawah terbaru, bertambah 358.000 ha
Baca juga: Kementan akui lahan sawah berkurang 650 ribu ha per tahun
Baca juga: Pemerintah akan rilis data terbaru lahan baku sawah 1 Desember

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Program restorasi terumbu karang Bali serap 11 ribu pekerja

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar