"Saya ini kesannya seperti petugas minum "obat". Sebagai Wakil Presiden, apapun saya jalankan. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan populis atau tidak populis," kata Wapres Jusuf Kalla pada keterangan pers akhir tahun di DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Wapres diungkapkan ketika ditanyakan selama ini ada anggapan masyarakat bahwa untuk kebijakan yang tidak populer selalu diumumkan oleh Wapres. Sementara untuk kebijakan-kebijakan yang populis, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengumumkannya sendiri.
Sebagai contoh ketika kebijakan kenaikan harga BBM, maka Jusuf Kalla mengambil peran, namun ketika penurunan harga BBM, Presiden Yudhoyono sendiri yang mengumumkannya. Begitu pula ketika pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras.
"Yang jelas saya klarifikasi, tidak akan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Yang ada adalah kebijakan untuk mengurangi dan menyelesaikan kesulitan masyarakat supaya masyarakat tidak lebih sulit di kemudian hari," kata Wapres.
Wapres mencontohkan apa jadinya jika pada dua tahun lalu pemerntah tidak mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Dalam pandangan Wapres jika saat itu tidak dinaikkan harga BBM, maka bansga Indonesia saat ini sudah ambruk dan mengalami kesulitan yang luar biasa.
Wapres mengibaratkan keputusan tersebut sebagaimana layaknya orang meminum obat. Meski terasa pahit dan berat, hal tersebut justru untuk menyembuhkan.
Dalam keterangannya Wapres juga membantah adanya pembagian tugas antara Presiden Yudhoyono dan dirinya.
Menurut Wapres, tidak ada sama sekali pembagian tugas bahwa untuk yang enak-enak dilakukan oleh Presiden Yudhoyono, sedangkan yang pahit diumumkan oleh Wapres.
"Tidak ada sama sekali pembagian tugas, yang senang sana, yang tidak enak sini. Tidak ada itu, tapi itulah tanggungjawab pemimpin. Pemimpin itu diangkat untuk mengambil keputusan untuk menyelamatkan bangsa," kata Wapres. (*)
Copyright © ANTARA 2008
Hatur nuhun.