PM Jepang Taro Aso memerintahkan Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada untuk segera mempertimbangkan bagaimana angkatan bersenjata dapat bertindak terhadap para perompak, kata jurubicara pemerintah kepada wartawan.
"Ia memerintahkan Menteri Pertahanan untuk mempercepat pertimbangan-pertimbangan agar kita dapat bertindak segera," kata Kepala Sekretariat Kabinet Takeo Kawamura kepada wartawan.
Pengiriman kapal-kapal itu dapat membuat pusing para pemimpin politik Jepang yang kegiatan-kegiatan militernya di luar negeri diatur ketat oleh konstitusi damai pasca Perang Dunia II.
Pengiriman kapal angkatan laut itu akan merupakan yang pertama dilakukan oleh negara tersebut ke wilayah itu. Pasukan Beladiri Jepang tidak terlibat perang sejak Perang Dunia II walaupun pasukan Jepang berada di Irak untuk membantu pembangunan kembali negara itu.
Gelombang perompakan di Teluk Aden yang sibuk dan Samudera India di lepas pantai Somalia telah menyerang 110 kapal dan 42 dibajak tahun ini. Empatbelas dari kapal yang dibajak masih ditahan perompak bersama 240 awaknya, kata Biro Maritim Internasional (IMB).
Pada September tahun ini, para perompak Somalia membebaskan sebuah kapal Jepang dan 21 awaknya setelah memperoleh tebusan dua juta dolar tiga bulan setelah kapal itu disandera.
PM Jepang Aso mengatakan Tokyo akan mempertimbangkan terlebih dulu pengiriman kapal-kapal sesuai dengan undang-undang keamanan maritim dan menunggu persetujuan satu undang-undang baru.
Undang-undang sekarang hanya mengizinkan angkatan laut melindungi kapal-kapal Jepang, sebuah batasan yang bisa mengundang kecaman dari negara-negara lain yang kapal-kapal mereka ikut berpatroli di daerah itu.
Mengingat parlemen dikuasai oposisi, maka mungkin upaya pengesahan undang-undang baru akan gagal.
Selain Jepang, NATO dan Uni Eropa termasuk diantara badan-badan internasional yang memiliki kapal-kapal yang melakukan patroli di perairan lepas pantai Somalia. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
