Kepala Bappenas: Fungsi hutan dikembalikan di Ibu Kota Negara baru

Kepala Bappenas: Fungsi hutan dikembalikan di Ibu Kota Negara baru

Miniatur gagasan desain Nagara Rimba Nusa yang berhasil meraih gelar pemenang terbaik pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibukota baru Negara atau IKN dari Kementerian PUPR. (Foto : ANTARA/Aji Cakti/aa).

Jadi banyak aspek lingkungan hidup menjadi bagian utama untuk menyusun detil rencana untuk Ibu Kota Negara,
Jakarta (ANTARA) - Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan mengembalikan fungsi hutan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.

“Kita tidak bangun hutan beton, 30 persen saja mungkin. Kalau di Jakarta per satu hektare 50 orang, di sana 20-an orang per hektare. Banyak daerah kita biarkan, kembalikan fungsi hutan seperti semula,” kata Suharso dalam Dialog Nasional VI Ibu Kota Negara Menuju Ibu Kota Negara Lestari yang Berkelanjutan di Bappenas, Jakarta, Selasa.

Termasuk Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang menurut dia, akan dikembalikan fungsi kawasan hutannya sudah berubah dengan aktivitas lain.

Baca juga: Tata ruang Ibu Kota Negara harus menguatkan fungsi hutan

“Jadi banyak aspek lingkungan hidup menjadi bagian utama untuk menyusun detil rencana untuk Ibu Kota Negara,” tambahnya.

Aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan menjadi pertimbangan karena hampir seluruh mata di dunia melihat ke Indonesia. “Apakah mampu, kalau pindah terus seperti apa, low carbon development apakah bagian pertimbangannya atau pertimbangannya biasa saja,” sebut Suharso.

Baca juga: Pemerintah siapkan pembangunan penunjang Kalsel gerbang IKN

Pendapat pesismistis tersebut, katanya patut dihargai dan dijadikan pemacu Indonesia agar mampu menunjukkan ke dunia bahwa memang bisa.

Ia mengemukakan banyak hal di IKN baru yang harus disesuaikan dengan kemajuan masa depan.

“Pemerintah juga tidak mau pembangunan justru memunculkan gap di wilayah lain, tetapi justru menjadi trendsetter ramah lingkungan, zero carbon development, keberlanjutan, co-working space di mana-mana, orang kerja dengan gaya baru tapi dengan produktivitas tinggi”.

Baca juga: Pemindahan ibu kota negara, langkah menuju daerah khusus perekonomian

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Proyek Ibu Kota Negara masuk RKP 2021 tapi tidak ditekankan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar