KPK konfirmasi advokat PDIP perihal gugatan ke MA terkait PAW

KPK konfirmasi advokat PDIP perihal gugatan ke MA terkait PAW

Advokat PDI Perjuangan Donny Tri Istiqomah berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rabu (12/2/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama/pri.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi advokat PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah perihal kajian-kajian yang disusunnya dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait pergantian antarwaktu (PAW).

"Yang nantinya menjadi landasan tersangka HM (Harun Masiku) untuk bersurat ke KPU terkait pergantian antarwaktu caleg PDIP," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

KPK, Rabu memeriksa Donny sebagai saksi untuk tersangka mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dalam penyidikan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Baca juga: Advokat PDIP Donny Tri mengaku pernah dititipkan uang Rp400 juta

"Jadi, mengenai tugas administrasi terkait dengan bagian dari pergantian antarwaktu, syarat-syaratnya dan kemudian ada pengajuan analisa yuridis dari fatwa MA terkait dengan ini," ucap Ali.

KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buronan dan Saeful (SAE), swasta.

Dalam konstruksi perkara kasus itu, KPK menjelaskan bahwa pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan advokatnya Donny Tri Istiqomah mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019.

Gugatan itu kemudian dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pergantian antarwaktu.

Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut.

Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti almarhum Nazarudin Kiemas yang juga adik dari mendiang Taufik Kiemas.

Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.

Selanjutnya, Saeful menghubungi Agustiani dan melakukan lobi untuk mengabulkan Harun sebagai PAW.

Kemudian Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun. Wahyu menyanggupi untuk membantu dengan membalas "siap, mainkan!".

Wahyu pun meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta.

Baca juga: Busyro Muqoddas khawatir dewan pengawas KPK justru bocorkan kasus
Baca juga: Risyanto Suanda didakwa terima suap dan gratifikasi Rp1,6 miliar

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Berstatus saksi, ketua KPU jawab 22 pertanyaan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar