"Kekhawatiran PPP dan warga masyarakat tentang siap tidaknya KPU melaksanakan Pemilu ini sangat beralasan," katanya saat membuka Forum PPP Mendengar bertajuk "Pemilu Molor, Indonesia Tekor" di Kantor DPP PPP Jakarta, Selasa.
Dikatakannya bahwa ada sejumlah indikator yang bisa memicu munculnya kekhawatiran tertundanya pelaksanaan pemilu itu, seperti faktor logistik, faktor hukum dan kurangnya sosialisasi pemilu yang masih belum terpecahkan.
Bahkan, menurut dia, masih banyak pemilih yang belum paham mengenai Pemilu 2009 dan berdasarkan hasil jajak pendapat satu lembaga survei ditemukan bahwa hanya 51,8 persen responden yang mengetahui pemilu akan dilaksanakan pada April.
"Ini sangat mengkhawatirkan karena dengan waktu tersisa 85 hari, baru separuh yang tahu," ujarnya.
Selain itu, Chozin menambahkan, pihaknya juga mengkhawatirkan masalah logistik pemilu dan hingga saat ini KPU belum menyiapkannya serta belum diketahui perusahaan mana yang siap mencetak surat suara.
Pada bagian lain, politisi senior PPP itu mengatakan bahwa jika pemilu sampai "molor" maka akan banyak kerugian yang harus ditanggung bangsa Indonesia, tidak hanya dari segi biaya tetapi juga segi ongkos sosial politiknya.
"Pemilu yang tertunda bahkan bisa menimbulkan krisis ketatanegaraan, dimana pemerintahan lama sudah demisioner sementara pemerintahan baru hasil pemilu belum terbentuk," katanya.
Menurut Chozin, apabila terjadi kondisi seperti itu di tingkat daerah, masih dimungkinkan dilakukannya penunjukan pelaksana tugas bupati/gubernur. Sementara untuk posisi presiden, bangsa Indonesia tidak pernah punya preseden sebelumnya.
Sementara itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menegaskan bahwa tidak pernah terbersit dalam benak para anggota KPU soal penundaan pelaksanaan pemilu itu.
"Namun di media-media itu setiap hari diberitakan informasi-informasi seolah pemilu itu akan tertunda," ujarnya.
Untuk pengadaan logistik pemilu, menurut Hafiz Anshary, KPU telah memastikan persoalan tersebut tidak akan menjadi ganjalan berarti dan pada awal Maret mendatang semua logistik yang dibutuhkan, seperti surat suara, kotak suara, tinta, segel pemilu dan lain sebagainya, sudah sampai di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
Dijelaskannya pula bahwa pihaknya telah mengumpulkan seluruh KPU Provinsi dan semuanya memastikan telah siap dengan pengadaan logistik itu berikut tendernya yang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
KPU juga telah menarik usulan Perpres tentang perubahan ke-8 Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukungnya setelah mendapat kepastian KPU-KPU provinsi terkait logistik pemilu itu serta menetapkan hari Sabtu sebagai hari kerja bagi KPU. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
