Jokowi tekankan seluruh pihak bisa beri masukan terkait "omnibus law"

Jokowi tekankan seluruh pihak bisa beri masukan terkait "omnibus law"

Presiden RI Joko Widodo didampingi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kanan) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), di Jakarta Kamis (20/2/2020). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.

Baik asosiasi, serikat, masyarakat, bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kepada kementerian, maupun DPR. Ini yang ditunggu itu justru
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan seluruh pihak bisa memberikan masukan terkait omnibus law yang diajukan pemerintah kepada DPR.

"Baik asosiasi, serikat, masyarakat, bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kepada kementerian, maupun DPR. Ini yang ditunggu itu justru," kata Presiden di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Salah ketik RUU Ciptaker, DPR: Diperbaiki saat pembahasan

Terkait adanya kritikan yang diutarakan sejumlah pihak, khususnya terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Presiden menyampaikan bahwa omnibus law itu masih berupa rancangan.

"'Wong' satu per satu belum dilihat sudah dikritik, ini belum undang-undang 'lho' ya," kata Presiden.

Kepala Negara menekankan pemerintah membuka seluas-luasnya masukan masyarakat terkait pembahasan omnibus law, melalui kementerian-kementerian terkait.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie usul RUU HPI dibuat dengan model "Omnibus Law"

Dia meyakini DPR RI juga akan membuka seluas-luasnya masukan yang mungkin dapat disampaikan melalui dengar pendapat.

"Kita ingin terbuka. Baik DPR maupun kementerian, menerima masukan-masukan, mendengar masyarakat," ujar Presiden.

Baca juga: Peneliti: Omnibus Law dapat berkontribusi turunkan "stunting"

Baca juga: Pengamat: Pasal otoriter di RUU Cipta Kerja harus ditolak

Baca juga: Asosiasi nilai "omnibus law" permudah izin kepelabuhanan

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar