Kondisi tersebut selalu terulang setiap bulan sejak lebih lima tahun lalu, ketika Bupati Garut Dede Satibi mengalihkan pengambilan gaji golongan III dari bendahara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)-nya masing-masing kepada Bank Jabar setempat, ungkap Usman, seorang PNS yang mengaku kakinya luka terinjak ketika antri.
Selain mengakibatkan produktivitas pelayanan publik terganggu, karena PNS golongan III dari seluruh 42 Kecamatan ikut antri, juga harkat dan martabat PNS menjadi terkoyak nyaris menyerupai antri beras raskin atau BLT (bantuan langsung tunai), katanya.
Ironisnya para petinggi Garut tidak merasakan korban perasaan tersebut, seperti Sekda, Asisten Sekda maupun para Kepala Dinas sebaiknya juga ikut antri gaji di Bank Jabar, apabila selama ini keluhan PNS lainnya tidak pernah digubris, yang diindikasikan terdapat kolusi dan nepostisme antara pihak Bank Jabar dengan "gegeden" (petinggi) Garut tersebut, ungkap Usman serta sejumlah PNS lainnya, termasuk Hidayat.
Karena itu mulai tanggal 1 hingga sepekan lamanya setiap bulan, banyak PNS menyesaki Bank Jabar, mereka terpaksa meninggal tugas pokoknya masing-masing demi mendapatkan haknya mengambil gaji, meski proses pengambilannya nyaris menyerupai pengemis, atau tidak seperti ketika dibayarkan oleh bendaharanya masing-masing.
Namun sejauh ini Koordinator Forum Studi PNS dan Pengurus Korpri tidak peduli terhadap fenomena tersebut, meski harga diri dan harkat serta martabat PNS diinjak-injak mekanisme pengambilan gaji di Bank Jabar setempat, tegas PNS lainnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
bendahara aja ditiap satuan kerjanya harus langsung ambil gaji sendiri-sendiri, itu jadi tanda tanya besar bagi kita, ditambah pelayanannya khusus di bank jabar garut terlalu nyantai terutama
di loket I ,melayani satu nasabah bisa menghabis
kan waktu setengah jam, coba dipantau atuh ku kepalanya