Politisi PKB: Kekuatan penyerapan tenaga kerja ada pada UMKM

Politisi PKB: Kekuatan penyerapan tenaga kerja ada pada UMKM

Perajin menyelesaikan pesanan perabot lukis dari barang bekas di Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2020). ANTARA FOTO/Maulana Surya/wsj.

UMKM yang telah terbukti menjadi perekonomian rakyat Indonesia, kata dia, harus terus didukung dan dihidupkan, dari hulu sampai ke hilir.
Bogor (ANTARA) - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari menilai kekuatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia bukanlah pada industri formal berskala besar dan padat modal, tapi pada perekonomian rakyat dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Bicara penyerapan tenaga kerja, kekuatannya ada pada UMKM," kata Dita Indah Sari melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Bogor, Sabtu, menanggapi usulan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Dita Indah Sari yang mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 116.978.631 orang tenaga kerja terserap di UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 persen ada pada usaha mikro, yang pekerjanya kurang dari empat orang per unit, dan sifatnya informal.

"Sedangkan industri berskala besar hanya menyerap tenaga kerja sekitar 3,6 juta orang pekerja," katanya.

UMKM yang telah terbukti menjadi perekonomian rakyat Indonesia, kata dia, harus terus didukung dan dihidupkan, dari hulu sampai ke hilir.

"Apalagi situasi ekonomi global saat ini sedang mengalami perlambatan. Jadi, UMKM harus terus didukung," katanya.

Baca juga: BI gelar "smart branding" melalui teknologi internet bagi UMKM

Baca juga: Medco bantu masyarakat sekitar wilayah kerja kembangkan UMKM

Baca juga: BSN dorong UMKM di Jabar terapkan SNI


Menurut Dita, Pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk mendongkrak keberaan UMKM, misalnya subsidi bunga KUR 6 persen, keringanan pajak 5 persen, akses pelatihan dan pemberdayaan di banyak kementerian, digitalisasi, dan sebagainya.

"Saya melihat, kunci keberlanjutan usaha kecil adalah terintegrasinya mereka dengan industri yang lebih besar," katanya.

Dita mengusulkan, agar pemerintah memasukkan UMKM menjadi bagian dari "supply chain" bagi industri formal. Dia mencontohkan, UMKM makanan, kerajinan, kesenian, menjadi bagian terintegrasi dengan industri pariwisata. UMKM pertanian menjadi bagian dari industri pengolahan makanan minuman.

"Skemanya bisa 'public private partnership' atau bantuan full dari pemerintah dan perbankan," katanya.

Dita mengingatkan mengingatkan, YUMKM yang telah terbukti menjadi kekuatan perekonomian rakyat, agar jangan disia-siakan. "UMKM harus terus didukung untuk tetap eksis," kata Dita.



 

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

OJK longgarkan setahun kredit masyarakat terdampak Covid-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar