Demikian terungkap dari sarasehan "Kemerdekaan Pers dan Pemilu Berkualitas" sebagai acara lanjutan peringatan Hari Pers Nasional dan HUT ke-63 PWI di Denpasar, Sabtu, yang menghadirkan narasumber Ketua Umum PWI Pusat H Margiono, anggota KPU Bali, Dewa Raka Sandi dan Pelaksana Tugas Sekretaris Kota Denpasar, Nick Natawibawa.
Saat Margino melontarkan pertanyaan, "Bisa tidak mewujudkan idealisme pers di era kapitalis ini?", peserta yang terdiri para wartawan dan undangan lainnya dari berbagai kalangan, tak ada yang menjawab secara tegas dengan argumentasinya.
Meski begitu, Ketua Umum PWI mengingatkan jajaran pers untuk berupaya melakukan liputan secara berimbang, mengkonfirmasi pihak yang bisa dirugikan, dan menyiarkan fakta mengenai jejak rekam para caleg maupun bakal calon presiden.
"Banyak-banyak beritakan fakta reputasi caleg maupun capres, terutama keburukannya. Tetapi konfirmasi yang bersangkutan. Dengan demikian peran pers bisa menjadi acuan masyarakat pemilih," tuturnya.
Ia berharap maraknya pemberitaan sepihak dari caleg maupun bakal capres, yang lebih bersifat iklan (advetorial), diimbangi dengan pemberian informasi yang benar kepada masyarakat.
"Kita boleh berpihak, tetapi hanya pada kebenaran. Bukan berpihak kepada yang bayar. Kalau ada advetorial, ya imbangi dengan pengungkapan fakta-fakta kebenaran dari yang bayar berita iklan itu. Dengan demikian masyarakat akan tahu yang sebenarnya," pintanya.
Margiono mengakui, bahwa di era kapitalis ini, media massa sulit untuk bisa terus hidup, jika tidak didukung perolehan ana iklan yang memadai. Hal itu telah dibuktikan oleh banyaknya media cetak yang gulung tikar.
Meski begitu, pers harus tetap bisa bekerja secara idealis, membela kebenaran, dengan tetap berupaya merebut pasar iklan yang akan menjadi jaminan untuk bisa terus hidup dan berkembang.
Sementara anggota KPU Provinsi Bali, Dewa Raka, berharap peran pers dalam membantu mensosialisasikan berbagai aturan dan pelaksanaan pemilu, mengingat dana untuk sosialisasi sangat minim dan hingga kini belum bisa dicairkan.
Sedangkan Nick Natawibawa, menyatakan keberaniannya untuk membantu KPU dalam kegiatan sosialisasi maupun berbagai keperluan lain, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
