"Belum, belum (tersangka), kasusnya masih kita dalami. Belum ada (alat bukti) yang mendukung, kasusnya masih kita pelajari dulu. Sekarang, masih lidik (penyelidikan atau belum penyidikan)," katanya di Mapolda Jatim, Jumat.
Hal yang sama sebelumnya ditegaskan Humas Mabes Polri dan Bareskrim Mabes Polri. Penegasan itu
"Menganulir" pernyataan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja bahwa Wahyudi Purnomo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan DPT.
"Polisi tetap netral, tapi kami harus mencegah potensi kerusuhan yang lebih besar di masa mendatang, karena itu kami menindaklanjuti laporan tim Ka-Ji (Cagub Khofifah-Cawagub Mudjiono) secara profesional dan transparan," kata Irjen Pol Herman S Sumawiredja (18/2).
Menurut Irjen Herman Sumawiredja, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tim Ka-Ji dan menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan pemalsuan DPT, sehingga memutuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Ketua KPU Jatim, Wahyudi Purnomo M.Phil.
"Saya baru saja mengeluarkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tertanggal 18 Februari 2009 dengan tersangka Ketua KPU Jatim yang diduga melanggar pasal 115 ayat 1 dan 3 UU 32/2004 yang diubah dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.
Jenderal asal Sunda itu menyatakan pihaknya telah memeriksa Ketua Panwaslu Jatim Sri SUgeng Pudjiatmiko dan memeriksa alat bukti dari laporan tim Ka-Ji (pasangan Cagub-Cawagub yang kalah Khofifah-Mudjiono) yang dicocokkan dengan softcopy (DPT dalam bentuk file komputer) DPT yang masih ada.
"Dari 345.034 data pemilih yang dilaporkan ada dugaan menyimpang, akhirnya ditemukan kecocokan dengan softcopy yang ada sebanyak 128.390 data pemilih pada 368 DPT.
Dari 128.390 pemilih itu diteliti ulang akhirnya ditemukan 29.949 data pemilih yang data-nya nggak benar. Itu baru dari 368 DPT, padahal DPT untuk Bangkalan dan Sampang mencapai 2.768 DPT," katanya.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
