Sinergi dan kolaborasi yang dibangunnya berhasil mengefisienkan anggaran cukup besar dan dialihkan untuk pembangunan infrastrukturMakassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan TNI untuk mempercepat pembangunan di Sulsel, terutama daerah-daerah terisolir di Luwu Utara, seperti Seko dan Rampi.
Selain pembangunan infrastruktur jalan di Seko dan Rampi, Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah juga berharap betul agar TNI ikut andil dalam menyongsong pembangunan lainnya di Sulsel.
"Mudah-mudahan dengan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan TNI dapat membantu pembangunan," harap Gubernur saat rapat Koordinasi Pimpinan Kodam XIV Hasanuddin di Gedung Balai Prajurit TNI Jenderal M Yusuf, Makassar, Jumat.
Dia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kodam XIV Hasanuddin dan seluruh unsur pimpinan Kodim se Sulsel, Sulbar dan Sultra atas kesempatan dirinya menyampaikan capain Sulsel selama satu tahun terakhir kepemimpinannya.
"Sungguh saya menyampaikan terima kasih kepada semua, karena ini adalah momentum yang sangat luar biasa,"lanjutnya.
Dia menjelaskan, sinergi dan kolaborasi yang dibangunnya berhasil mengefisienkan anggaran cukup besar dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Dengan sinergi sekarang kita mampu melakukan efisiensi anggaran. Kami tidak melakukan bagi-bagi uang, tapi kami melakukan kolaborasi untuk membangun daerah," jelasnya.
Baca juga: Sulsel segera bangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Luwu Utara
Baca juga: Evakuasi jadi solusi hindari konflik manusia dan satwa dilindungi
Baca juga: PLN listriki lima desa di Kabupaten Luwu Timur Sulsel
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, efisiensi ini terdiri dari tiga poin yakni perjalanan dinas, honorer dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang dan jasa.
"Alhamdulillah dari laporan pak Gubernur tadi, dalam rangka pencegahan. Disini (Sulsel) setidak-tidaknya sudah ada tiga poin efisiensi, mulai dari perjalanan dinas terefiensi Rp300 miliar, honor yang semula Rp700 menjadi Rp350 miliar. Jadi hampir separuh terefiensi dan juga penetapan HPS itu terefiensi Rp300 lebih kurang hampir Rp950 miliar terefiensi, itu per-bulan ini dan proses itu masih berlanjut," jelas Nurul Ghufron beberapa waktu lalu.
Nurul Ghufron berharap, semua daerah lain di Sulsel maupun di luar Sulsel mendapatkan dampak positif untuk melakukan efisiensi anggaran demi kepentingan pembangunan daerahnya.
"Mudah-mudahan ini menjadi perspektif dan pengaruh bagi daerah-daerah yang lain," katanya.
Yang paling penting lanjutnya, komitmen orang nomor satu di daerah merupakan sebuah kunci untuk mendukung efisiensi anggaran ini. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kata Nurul Ghufron merupakan contoh kepala daerah yang komitmen untuk sama-sama melakukan efesien anggaran.
"Terutama bagaimana komitmen dari kepala daerah untuk memberantas korupsi yang juga akhirnya hasil efisiensi itu untuk pembangunan daerahnya masing-masing," tutupnya.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
