Semarang (ANTARA News) - Kuota penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) lewat jalur mandiri harus dibatasi untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi warga miskin memperoleh pendidikan.

Pengamat pendidikan, Prof Eko Budiharjo, di Semarang, Rabu, mengatakan jika kuota penerimaan mahasiswa PTN lewat jalur mandiri tidak dibatasi, peluang warga miskin untuk masuk PTN akan semakin sempit.

"Saat ini, seolah-olah PTN berhak membuka penerimaan lewat jalur mandiri tanpa dibatasi. Dampaknya, PTN berlomba-lomba meraih mahasiswa sebanyak-banyaknya," kata mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tersebut.

Ia berpendapat penerimaan mahasiswa hendaknya dilakukan lewat jalur bersama, seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), agar kualitas mahasiswa yang diterima teruji secara akademis. "Jangan hanya ditentukan oleh besar sumbangan yang diberikan," katanya.

Saat ini, sambungnya, seandainya ada dua calon mahasiswa dan pertama sanggup memberikan sumbangan dana lebih besar daripada calon kedua, besar kemungkinan calon mahasiswa yang sanggup memberikan sumbangan lebih besar itulah yang akan diterima.

"Penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri hendaknya dibatasi tak lebih dari 25 persen, dan 75 persen diberikan bagi mahasiswa lewat jalur bersama," katanya.

Selain itu, pembukaan jalur mandiri juga akan berdampak terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) karena PTS akan kekurangan peminat.

Oleh karena itu, dia mengimbau Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) untuk peka terhadap permasalahan ini, dan melakukan pembatasan kuota penerimaan mahasiswa PTN lewat jalur mandiri.

"Mendiknas harus secara tegas mengatur tentang penerimaan mahasiswa dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pihak universitas," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2009