Pernyataan itu dikemukakan Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil XI Jatim Drs Sapto Waluyo, MSc melalui surat elektronik (email) kepada ANTARA di Bogor, Kamis malam.
Sapto Waluyo yang hadir di Pamekasan untuk kegiatan itu menjelaskan bahwa kalangan mahasiswa di Madura menyayangkan dari 13 Parpol yang diundang, hanya lima kandidat yang siap tampil, yakni Drs Sapto Waluyo, MSc (PKS), Ir Suprayitno (Gerindra), Drs Abdul Wahid Maktub (PKB), dan Azam, SH (Hanura), sedangkan kandidat Joko Edi Santoso (PPP) datang terlambat.
Kelima kandidat diuji panelis yang terdiri atas budayawan kondang D Zawawi Imron, dosen Universitas Madura (Unira) Dr Abu Bakar
Basyarahil, dan Dr Moh Syarif, dosen Universitas Trunojoyo (Unijoyo),
yang dihadiri lebih kurang 1.000 orang dari kalangan pemilih pemula
(pelajar dan mahasiwa), kelompok tani dan nelayan, aktivis perempuan
dan warga Pamekasan pada umum lainnya.
Mengenai pertimbangan perlunya kaukus lintas Parpol itu, dijelaskan karena aspirasi masyarakat daerah tak bisa diperjuangkan hanya mengandalkan tokoh lokal, sehingga kolaborasi antartokoh di berbagai institusi dan peringkat kerja sangat menentukan.
Dalam kaitan itulah, maka kaukus lintas Parpol menjadi keniscayaan yang mesti dibangun guna memperjuangkan aspirasi dan amanah masyarakat Madura.
Pada debat tersebut, setiap kandidat memaparkan pandangannya selama enam menit. Lalu, ketiga panelis mengajukan pertanyaan yang harus dijawab kandidat. Pada akhir sesi, pertanyaan diajukan warga yang hadir.
Caleg dari Partai Gerindra Suprayitno mengungkapkan visi Parpol itu mendorong kebangkitan rakyat Indonesia melalui pembangunan pertanian dan pencapaian swasembada. Sedangkan Sapto Waluyo memaparkan visi PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan
bermartabat.
"Secara khusus di Madura, PKS ingin menciptakan masyarakat yang maju dan berkarakter. Potensi daerah Madura sangat besar, meski
permasalahan dan tantangan yang dihadapi tak kecil. Karena itu,
penyelesaiannya tak bisa dilakukan satu partai
sendirian. Kita butuh 'Kaukus Madura' yang merangkum tokoh lintas partai, kelompok dan golongan masyarakat," katanya.
Kemudian, caleg PKB Abdul Wahid, menceritakan pengalaman sebagai
Konjen di Jeddah dan Dubes di Qatar, yang menunjukkan warga Madura
bisa bersaing meraih prestasi dan karir tinggi. Tak kalah dengan
warga daerah lain.
Kandidat muda Hanura, Azam, berteriak lantang untuk merebut seluruh kekayaan negara agar diabdikan bagi kepentingan rakyat. Sementara Joko Edi yang terlambat hadir, tampil dengan gaya eksentrik, menceritakan pengalamannya menjadi mediator konflik lokal.
Panelis Abu Bakar menyatakan seorang Caleg dinilai dari kapasitas, integritas, kepemimpinan dan kemampuan untuk mengimplementasikan visinya.
Ia menanyakan bagaimana sikap setiap Caleg terhadap isu pembentukan Provinsi Madura yang sempat ramai beberapa tahun lalu, dan apakah "Kaukus Madura" yang digalang bisa efektif menyelesaikan masalah lokal, karena hanya beranggotakan delapan anggota DPR yang nanti terpilih.
Suprayitno menilai pembentukan Provinsi Madura masih prematur.
"Sebaiknya dibentuk Zona Ekonomi Khusus seperti Batam, sehingga
secara ekonomi Madura semakin mapan. Jangan sampai kita membentuk
provinsi, malah menimbulkan masalah karena birokrasi tak siap,"
katanya.
Sedangkan Azam justru mendukung pembentukan Provinsi Madura, dengan alasan semua prosedur bisa dipenuhi. Sedang, Joko Edi menyatakan siap menjadi "Gubernur Provinsi Madura" pertama, bila nanti dibentuk.
Sapto Waluyo berpandangan lain. Ia mengatakan, persoalan daerah harus dirumuskan dengan jernih, tak boleh terjebak kepentingan sesaat.
Setelah tersusun sejumlah persoalan, segera ditetapkan prioritas
pemecahan yang berdampak luas kepada masyarakat.
Di sinilah, kata dia, pentingnya kehadiran "Kaukus Madura", yang
tidak hanya terdiri atas anggota DPR RI, tapi juga anggota DPRD I
Provinsi Jatim asal Madura (10 orang), anggota DPRD II dari empat
Kabupaten (lebih kurang 180 orang), serta anggota DPD RI asal Madura
(4 orang).
"Jadi, anggota Kaukus Madura sekurang-kurangnya 202 orang. Itu sudah lebih dari cukup untuk menemukan solusi bagi masalah Madura di tingkat lokal maupun nasional," kata lulusan jurusan Hubungan Internasional Fisip Universitas Airlangga (Unair), yang masih tercatat sebagai Anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS itu.
Mengenai pembentukan provinsi baru, kata dia, perlu diserap aspirasi masyarakat yang sesungguhnya melalui Kaukus bersama itu. Misalnya, dilakukan pengumpulan pendapat, dan dipelajari proses legal-konstitusional yang harus ditempuh, serta pembenahan birokrasi di berbagai level.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
