"Negara-negara G-20 akan mempertahankan kebijakan moneter yang ekspansif selama diperlukan melalui pemanfaatan berbagai instrumen moneter," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjelaskan hasil pertemuan para menteri dan gubernur bank sentral G-20 sebelum KTT G-20 di London April 2009.
Sri Mulyani menyebutkan, instrumen kebijakan itu termasuk instrumen kebijakan moneter non konvensional yang sejalan dengan perkembangan stabilitas harga.
Mempertahankan kebijakan moneter yang ekspansif adalah satu dari delapan upaya lanjutan dalam upaya memulihkan pertumbuhan ekonomi dunia, mendorong pinjaman, dan reformasi sistem keuangan global.
Komitmen lain yang disepakati G-20 adalah memerangi segala bentuk proteksionisme dan memelihara kebebasan berinvestasi dan perdagangan dalam rangka memulihkan pertumbuhan.
Juga disepakati pemulihan kredir dengan menangani masalah-masalah sistem keuangan secara langsung melalui penerusan bantuan likuiditas, rekapitalisasi perbankan, dan penanganan aset-aset bermasalah melalui kerja sama.
Anggota G-20 juga menyampaikan komitmen melakukan ekspansi fiskal yang memadai untuk memulihkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, kemudian membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi masalah yang timbul akibat membaliknya arus modal.
Untuk memperkuat sistem keuangan global, anggota G-20 telah menyelesaikan langkah-langkah segera seperti tertuang dalam Washinton Action Plan dan menyambut baik ekspansi Financial Stability Forum (FSF) yang mencakup semua negara G-20.
"Dengan kesepakatan itu maka Indonesia yang sebelumnya tak masuk ke FSF menjadi masuk di dalamnya," kata Menkeu.
G-20 juga sepakat melakukan regulatory oversight termasuk pendaftaran semua credit rating agency dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan International Organization Securities Commission (IOSCO).
G-20 juga sepakat memperkuat efektivitas dan legitimasi lembaga keuangan internasional dengan memperkuat manajemen dan pengelolaannya serta memastikan agar kebijakan mencerminkan perkembangan ekonomi global.
"Jika selama ini IMF hanya dipimpin tokoh dari Eropa dan Bank Dunia oleh tokoh dari AS, maka nantinya mereka harus dipilih melalui proses terbuka dan berbasis kinerja serta kelayakan atau merit based," kata Menkeu. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
