Medan (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, semua proses Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus menjaga azas jujur dan adil (Jurdil) agar demokrasi kredibel dan dipercaya masyarakat.

"Ini bukan hanya masalah Parpol. Jujur dan adil itu milik semua rakyat. Intinya demokrasi harus dijaga kredibilitasnya melalui proses yang jujur dan adil," kata Wapres kepada wartawan di pesawat terbang dalam perjalanan menuju Medan, Selasa.

Wapres mengungkapkan pernyataan ini untuk mengomentari kasus dugaan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Jatim.

Wapres menyerukan agar setiap indikasi kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan harus dicermati.

"Untuk kasus Jatim ini bukan soal adanya intervensi pusat (Mabes Polri), tetapi materinya itu yang penting," kata Wapres yang menyatakan demokrasi adalah kepercayaan dan kepercayaan sendiri harus dijaga penuh.

Mantan Kapolda Jatim Irjen Herman Surjadi Sumawiredja mengungkapkan dugaan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Gubernur Jatim, khususnya wilayah Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Pada 18 Februari 2009 Herman telah menetapkan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka, namun sehari kemudian justru Herman yang dicopot dari jabatana dan digantikan Irjen Anton Bachrul Alam.

Herman mengungkapkan, selama menyelidiki kasus pemalsuan DPT itu, Mabes Polri melakukan intervensi dan ini membuat Herman kecewa untuk kemudian mengundurkan diri sebagai polisi sebelum masa pensiunnya tiba pada 1 Juni 2009.

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009