"Pak Jhonny Allen yang pimpinannya, inisiatifnya dia, yang inisiatifkan pertemuan itu," kata Abdul setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa malam.
Abdul Hadi ditangkap oleh petugas KPK karena diduga menerima uang sebesar Rp54,5 juta dan 90 ribu dolar AS dari pengusaha Hontjo Kurniawan melalui pegawai Departemen Perhubungan Darmawati. Pemberian itu diduga terkait dengan pembangunan Dermaga di wilayah Indonesia bagian timur.
Menurut Abdul, pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan anggota serta pimpinan Panitia Anggaran (panggar) DPR RI.
Pertemuan itu memutuskan kenaikan anggaran stimulus dari Rp10,2 triliun menjadi Rp12,2 triliun. Dana stimulus adalah dana yang tersimpan di Departemen Keuangan dan diperuntukkan bagi sejumlah instansi, termasuk Departeman Perhubungan untuk proyek pembangunan Dermaga.
Menurut Abdul, pertemuan itu terjadi pada pertengahan Februari 2009 atau setelah Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton meninggalkan Indonesia.
"Semua fraksi terlibat dan dihadiri oleh Rama Pratama dari PKS dan pimpinan, juga ada Anggito Abimanyu sebagai perwakilan pemerintah," kata Abdul yang juga anggota Panitia Anggaran DPR.
Menurut dia, pertemuan itu adalah awal dari sejumlah komitmen yang menyeret dirinya. "Dari situlah anggaran stimulan ada kenaikan, dan berimbas pada diri saya," kata Abdul menambahkan.
Abdul menyebut rapat tersebut tidak resmi. Menurut dia, pertemuan tentang anggaran stimulus selalu dibahas secara teknis di tingkat komisi.
"Belum pernah dalam sejarah di panggar sampai detail," kata Abdul.
Menurut dia, pertemuan yang memutuskan kenaikan anggaran simulus itu juga menjadi pintu masuk bagi rekana proyek di setiap instansi untuk melakukan pendekatan kepada Panitia Anggaran DPR.
Abdul membenarkan Komisaris PT Kurniajaya Wira Bakti Hontjo Kurniawan yang juga rekanan Departemen Perhubungan untuk pembangunan dermaga telah melakukan pendekatan terhadap panitia anggaran. Hontjo juga telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Abdul dan Jhonny Allen adalah anggota DPR yang didekati oleh Hontjo. "Atas usulan Dephub, mendekati saya dan Johnny Allen," kata Abdul menegaskan.
Menurut dia, pertemuan Ritz Carlton merupakan forum untuk menyampaikan dan menerima aspirasi. Abdul tidak merinci apakah aspirasi itu ditindaklanjuti dengan komitmen untuk menyerahkan imbalan kepada pihak tertentu.
"Setiap pimpinan makin besar aspirasinya, saya kan cuma anggota. Yang berwenang menandatangani adalah pimpinan, bukan anggota," kata Abdul.
Sementara itu, Firman Wijaya yang bertindak sebagai penasihat hukum Abdul meminta KPK segera menindaklnjuti pengakuan kliennya.
KPK perlu segera menindaklanjuti karena pertemuan di Ritz Carlton adalah kejadian yang menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akhirnya menjerat Abdul sebagai tersangka.
"Kenapa pertemuan tidak resmi bisa memutuskan sesuatu yang sangat strategis. Ini menjadi awal semuanya," kata Firman menegaskan.
Senada dengan Abdul, Firman menjelaskan pimpinan Panitia Anggaran DPR merupakan pihak yang bisa menerima dan memberikan aspirasi dengan porsi yang lebih besar.
"Tentu aspirasi yang hadir, terutama pimpinan dalam hal itu mempunyai porsi yang lebih besar," kata Firman.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
