Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan (PDIP) AP Batubara mendesak pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyesaikan dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah kabupaten di Jawa Timur (Jatim), agar pemilu berjalan sesuai rencana, pada 9 April 2009. "Jika KPU tidak mampu menyelesaikan dalam waktu dekat, saya mengusulkan sebaiknya pelaksanaan Pemilu legislatif, 9 April 2009 ditunda agar kasus dugaan manipulasi DPT di sejumlah daerah di Jatim dapat diselesaikan secara tuntas," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat. Menurut tokoh senior PDIP itu, KPU harus bertindak cepat untuk menyelamatkan proses pelaksanaan pesta demokrasi dari dugaan kasus DPT, agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya kerusuhan pada pelaksanaan Pemilu 2009. "Pelaksanaan Pemilu di Indonesia seja era roformasi 1999 dan 2004 dinilai berbagai pihak baik dalam dan luar negeri berjalan sukses, sehingga Pemilu pada 2009 seharusnya menjadi lebih baik lagi," katanya. AP Batubara berpendapat bahwa kejahatan manipulasi DPT merupakan penyahgunaan wewenang yang dapat menghancurkan demokrasi, sehingga sanksinya harus lebih berat dibanding tindak pidana korupsi. Ia mengharapkan, Polri bersikap jujur kepada seluruh rakyat Indonesia dalam menyikapi kasus dugaan manipulasi DPT di Jatim, karena hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2009 berjalan sukses. Kejujuran Polri, lanjut AP Batubara, juga harus dibuktikan kepada rakyat dalam kasus pengunduran diri mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja karena disebut-sebut mengaku telah diintervensi dalam mengusut kasus manipulasi DPT di Jatim khususnya di Sampang dan Bangkalan. "Kalau cara berdemokrasi seperti ini, sama artinya Indonesia kembali ke era Orba, yang seharusnya di era Reformasi ini, membuang jauh-jauh pola otoriter dan diktator," katanya. Ketika ditanya tentang rencana koalisi PDIP dengan Partai Golkar dan PPP, AP Batubara mengatakan, masalah koalisi kebangsaan yang digagas PDIP masih menunggu hasil pemilu legislatif, 9 April 2009. Syarat parpol yang akan berkoalisi dengan PDI harus memilki "platform" yang sama yakni mempertahankan UUD 1945, dasar negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). AP menyambut baik kesepakatan bersama antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan dengan Ketua Umum Partai Persatuan PembanguNan (PPP) Suryadharma Ali tentang perlunya pemerintahan yang kuat yang didukung oleh mayoritas parlemen dan pilihan rakyat.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009