Jakarta (ANTARA News) - Kalangan asosiasi dapat memaklumi sikap hati-hati pemerintah dalam menyalurkan dana APBN untuk stimulus konstruksi yang di Departemen PU dialokasikan Rp6,6 triliun. "Penyalurannya harus sesuai sasaran sehingga target menciptakan lapangan kerja tercapai," kata Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN), Malkan Amin di Jakarta, Kamis. Sehingga, dari kalangan kontraktor dapat memaklumi seandainya sampai April 2009 dana belum dicairkan ini untuk memberi kesempatan pemerintah mempersiapkan pelaksanaan tender dari pekerjaan yang menjadi sasaran, jelas. Bagi pelaku konstruksi juga memberi kesempatan melaksanakan pelatihan kilat untuk jangka waktu dua minggu ini sebelum pekerja nantinya diterjunkan di lapangan, kata Malkan. "Sasaran dana stimulus itu seharusnya untuk menampung korban PHK dan produk konstruksi itu akan menggerakan ekonomi secara berkesinambungan," jelas Malkan. Menurut Malkan, bukan perkara mudah bagi pemerintah untuk mengubah pengalam kerja yang di PHK apabila semula bekerja di pabrik-pabrik kemudian harus bekerja di sektor konstruksi, untuk itu dibutuhkan pelatihan kilat. Malkan mengatakan, seharus saat ini balai latihan kerja sudah mulai melaksanakn tugasnya diseluruh provinsi sehingga kebutuhan tenaga kerja konstruksi di seluruh daerah dapat dipasok dari daerah itu juga. "Kontraktor juga akan diuntungkan karena ketimbang mendatangkan pekerja dari luar, lebih baik disediakan dari daerah itu sendiri menghemat biaya transportasi dan menggunakan upah regional," ujarnya. Sementara Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Soeharsojo mengatakan, apabila dana dicairkan Maret ini sesuai Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah harus segera tender yang berarti April sudah ada pelaksanaan di lapangan, tetapi kalau baru April berarti Mei baru mulai. Gapensi yang berisikan anggota dari kontraktor kecil sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan yang padat tenaga kerja, kalaupun cair Mei tidak masalah mengingat rata-rata merupakan pekerjaan menengah ke bawah yang tidak membutuhkan keahlian tinggi. Sementara Dirjen Bina Marga Departemen PU, Hermanto Dardak mengatakan, dari proyek besar yang tengah berjalan tahun 2009 sekitar 2500 pekerja Semarang - Demak, Akses Tanjung Priok, Tol Kanci - Pejagan, Cut Mutia, Cengkareng, dan Bogor Ring Road, belum termasuk Suramadu sekitar 3.500 pekerja. Ditjen Bina Marga sendiri dari APBNB 2009 mendapat alokasi Rp17 triliun, dari jumlah itu Rp16 triliun untuk berbagai pekerjaan diantaranya Rp5 triliun pemeliharaan dan Rp11 triliun pembangunan. Secara keseluruhan tahun 2009 tenaga kerja langsung yang terserap 420 ribu, sedangkan tidak langsung 180 ribuan, sehingga seluruhnya 600 ribu orang, ungkapnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009