"Setiap karyawan berhak memilih sesuai dengan aspirasi politiknya, tetapi tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis apalagi mendukung secara langsung partai politik tertentu," kata Sofyan Djalil di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.
Sofyan mengemukakan hal itu terkait dengan deklarasi Aliansi Serikat Pekerja BUMN Antiprivatisasi (Alkatras) yang secara jelas mendukung salah satu partai peserta Pemilu 2009.
Deklarasi Alkatras digelar di Kantor Pusat PLN, salah satu BUMN besar milik negara. Bahkan aksi dukung mendukung tersebut juga berlanjut dalam bentuk iklan di media massa bahwa SP BUMN mendukung partai Gerindra dan calon Presiden Prabowo Subianto.
Sofyan Djalil mengaku menyayangkan sikap anggota serikat pekerja itu karena bisa berdampak negatif dan merugikan BUMN.
Sementara itu Sekretaris Menneg BUMN Said Didu mengatakan, atas tindakan Alkatras tersebut pihaknya telah menegur direksi PLN.
"Kami sudah meminta direksi memberikan sanksi kepada karyawan PLNB yang mangatasnamakan serikat pekerja dan menggunakan fasilitas negara mendukung parpol atau calon presiden tertentu," kata Said.
Aturannya jelas, bahwa dalam UU Pemilu karyawan tidak boleh berpolitik praktis.
Sofyan Djalil menambahkan, atas tindakan tersebut pihaknya sudah mengirim surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran pemilu.
"Bawaslu sangat proaktif mengambil tindakan setiap pelanggaran terkait pelaksanaan kampanye dan kegiatannya melarang mengikutsertakan karyawan BUMN, BUMD, pejabat negara dan tidak menggunakan fasilitas negara," ujar Sofyan.
Pada kesempatan itu, Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) setuju bersikap netral dalam Pemilu 2009.
"Pengurus Federasi SP BUMN yang baru terpilih melalui Musyawarah Besar III Federasi SP BUMN Bulan Januari 2009 tidak pernah memiliki intensi untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik praktis baik berupa dukung-mendukung atau berpihak kepada calon Presiden tertentu," lata Ketua Umum FSP BUMN Abdul Latif Algaff.
Abdul Latif yang merupakan karyawan Jamsostek ini mengatakan, FSP BUMN ingin tetap netral, objektif dan profesional dalam menyikapi apa pun hasil pemilu yang menjadi pilihan rakyat dan bangsa lndonesia.
"Bagi FSP BUMN siapa pun yang terbaik dan dipilih oleh rakyat, maka itu pasti menjadi terbaik juga buat karyawan atau SP BUMN," katanya.
Tidak ada satu pun individu atau lembaga yang memiliki hak untuk mengklaim bahwa aspirasi karyawan atau SP BUMN bisa diarahkan kepada figur atau kekuatan politik tertentu.
Ia menambahkan, saat ini FSP BUMN memiliki sekitar 100 anggota yang berasal dari BUMN.
"Karyawan atau anggota SP BUMN memiliki hak dan aspirasi politik sendiri yang harus dihargai dan dihormati secara konstitusional sesuai pilihan rasionalnya masing-masing," ujarnya.
Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh Karyawan atau SP BUMN untuk tetap bekerja dengan tenang sebagaimana biasa dan jangan terpengaruh dengan klaim-klaim politik tertentu.
Sesuai dengan tujuannya, diutarakan Abdul Latif, FSP BUMN fokus pada gerakan sosiaI ekonomi yang akan memperjuangkan kesejahteraan, profesionalisme, advokasi dan soliditas karyawan BUMN.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
