"Banyaknya warga tidak masuk DPT pemilu legislatif merupakan bentuk lemahnya sistem adiministrasi, namun jangan diartikan hal itu sebagai sebuah rekayasa yang dilakukan pemerintah," ujarnya di Pangkalpinang, Kamis.
Hal itu dikemukakannya sehubungan banyaknya ditemukan warga wajib pilih yang tidak masuk ke dalam DPT di sejumlah kabupaten di provinsi itu yang menimbulkan protes dari sejumlah warga.
"Memang tidak bisa dipungkiri, DPT selalu menuai masalah setiap pelaksanaan pemilu. Kendati petugas sudah bekerjakeras untuk melakukan validasi data penduduk, namun tetap saja ditemukan celah kekurangannya," ujarnya.
Namun kata dia, kejadian tersebut bukan berarti dianggap lumrah tetapi mesti disikapi untuk diantisipasi pada pemilu yang akan datang.
"DPT ini sangat vital dalam pemilu, sehingga harus lebih hati-hati dalam menyusunnya karena bisa memicu terjadinya konflik," ujarnya.
Menurut dia, salah satu solusi untuk mengatasi banyak warga yang tidak masuk DPT yaitu melakukan pendataan penduduk dengan sistem komputerisasi.
"Sekarang pendataan penduduk dilakukan dengan sistem manual, maka pada pemilu mendatang harus memakai sistem komputerisasi yang langsung yang "online" hingga ke pemerintah pusat, sehingga kecil kemungkinan terjadi masalah dengan DPT," ujarnya. (*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
