Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menerapkan program parkir "bayar lima gratis satu" di seluruh wilayah ibukota.

Program itu sebelumnya diujicobakan di empat wilayah yakni Jl Pecenongan (Jakarta Pusat), Jl Juanda (Jakarta Pusat), Jl Kelapa Gading Boulevard (Jakarta Pusat) dan Jl Raden Patah sejak 4 Februari.

Keberhasilan program insentif itu membuat Pemprov berniat menerapkannya diseluruh wilayah parkir on street.

"Sekarang lima kali parkir maka Pemprov DKI akan memberikan ucapan terima kasih bebas satu kali parkir kepada masyarakat. Dan ini berlaku di seluruh wilayah. Gubernur telah setuju," kata Wakil Gubernur (Wagub) Prijanto di Balaikota Jakarta, Kamis.

Meskipun belum ditetapkan tanggal penerapan program itu, Wagub menyebut akan dilakukan "segera" setelah dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Program itu dicanangkan Pemprov untuk mendorong pengguna lahan parkir meminta karcis pada juru parkir (jukir) di jalan.

Sebabnya, banyak pengguna lahan parkir yang malas meminta karcis karena merasa tidak ada gunanya, sehingga para jukir banyak tidak melaporkan penghasilan sebenarnya.

Wagub menyebut hasil ujicoba program insentif parkir itu telah menunjukkan kemajuan positif dimana tingkat kebocoran pemasukan telah dapat ditekan karena masyarakat mulai banyak meminta karcis.

"Dengan seperti itulah kita punya alat kontrol, bonggol buku karcis bisa dipertanggungjawabkan. Jukir tersebut bisa mempertanggungjawabkannya. Konsep ini adalah untuk menghilangkan kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi," papar Wagub.

Prijanto menyebut pelaksanaan ujicoba di empat jalan telah meningkatkan pemasukan parkir meskipun masih relatif kecil.

Untuk lebih menyebarluaskan mengenai program tersebut, Wagub mengatakan akan melakukan sosialisasi ke dinas semisal Dinas Pendidikan.

Tokoh masyarakat seperti lurah, guru dan tokoh agama juga akan dilibatkan dalam sosialisasi dengan menyampaikan ke masyarakat agar mau meminta karcis parkir.

Hal itu disebut Wagub penting agar UPT Parkir juga dibantu untuk melakukan penertiban bagi para jukir yang curang.

"Kalau masyarakat terbiasa minta karcis parkir maka tidak akan ada jukir gadungan. Masyarakat harus berani. Setiap sistem yang merugikan harus diperbaiki," ujarnya.  (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009