Forum G-20
Pertemuan para pemimpin G-20 dan negara-negara utama dari berbagai benua di London (London Summit) mengeluarkan deklarasi atas sejumlah langkah bersama untuk memperbaiki sistem keuangan dan mengatasi krisis ekonomi global. Pada London Summit awal April lalu, yang merupakan kelanjutan dari Washington Summit Nopember tahun lalu, para pemimpin G20 sepakat untuk:
1. Memulihkan kepercayaan, pertumbuhan, dan lapangan kerja;
2. Memperbaiki sistem keuangan dan memulihkan arus pinjaman;
3. Memperkuat regulasi sektor keuangan dalam rangka membangun kepercayaan;
4. Membiayai dan mereformasi lembaga-lembaga keuangan multilateral dalam rangka mengatasi serta mencegah terulangnya krisis;
5. Melancarkan perdagangan dan investasi dunia serta menolak segala bentuk proteksionisme; dan
6. Melaksanakan berbagai program pemulihan yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.
Secara konkrit, G-20 berkomitmen untuk melakukan tindakan bersama senilai US$ 5 trillion untuk mengatasi krisis yang mencakup di antaranya tambahan pendanaan kepada lembaga keuangan multilateral (LKM), fiskal stimulus yang disediakan negara-negara G20 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, restrukturisasi perbankan, dan penanganan toxid assets. Khusus tambahan pendanaan terhadap LKM yang mencapai US$ 1,1 trillion, dana tersebut digunakan untuk penyediaan likuiditas jangka pendek, pinjaman siaga, dukungan pembiayaan bagi budget, dan pembiayaan untuk perdagangan internasional.
Kesepakatan lainnya yang utama adalah dibentuknya Financial Stability Board (FSB), sebagai pengganti Financial Stability Forum (FSF) dengan mandat yang lebih besar, untuk mengawasi pemenuhan standar dalam sektor keuangan global dan perluasan keanggotaan atas seluruh negara anggota G20 termasuk Indonesia. G20 juga sepakat untuk menghindari proteksionisme perdagangan dan investasi, serta menyuntikkan dana senilai US$ 250 billion bagi pembiayaan perdagangan dan investasi ke negara-negara berkembang.
Forum ASEAN+3
Forum Asean+3 dengan pertemuan terakhir di Pattaya awal April lalu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan stabilitas keuangan regional di kawasan Asia Tenggara dan Timur. Dua agenda kerjasama yang menjadi fokus Asean+3 adalah Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dan Credit Guarantee and Investment Mechanism (CGIM).
CMIM sebagai sumber dana alternatif untuk memperkuat likuiditas jangka pendek menjadi relevan sebagai alternatif dana siaga yang tersedia dengan segera bagi negara anggota yang membutuhkan mana kala krisis keuangan terus berlanjut. Mayoritas elemen kunci untuk implementasi CMIM hingga Pertemuan Pattaya telah dapat diselesaikan seperti total dana yang disediakan (pooling fund) sebesar US$ 120 billion, dan diharapkan beberapa elemen kunci yang belum disepakati secara konsensus dapat diselesaikan sebelum Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN+3 (AFMM+3) di Bali bulan Mei 2009 mendatang.
CGIM merupakan suatu mekanisme penjaminan bagi penerbitan corporate bonds, dan dimaksudkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi pencarian alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di kawasan Asean+3. Sebagai salah satu program dalam kerangka kerjasama Asean Bond Market Initiative (ABMI), CGIM akan menyediakan credit guarantee bagi penerbitan surat utang (obligasi) perusahaan domestik maupun beroperasi lintas negara dengan biaya murah. Hal tersebut dapat tercapai karena melalui mekanisma penjaminan CGIM, perusahaan penerbit obligasi akan meningkat ratingnya sehingga mencapai tingkat rating investment grade. Sebagai modal awal, Asean+3 sepakat untuk membentuk dana (fund) US$ 500 million yang akan dikelola oleh ADB dalam bentuk trust fund.
Peningkatan Hubungan Bilateral dengan Negara-negara Mitra Utama
Indonesia mengajak ke dua negara mitra utama Jepang dan China untuk mengambil peran lebih besar dalam menangani krisis keuangan global dan meningkatkan kerjasama keuangan dan perdagangan bilateral untuk kepentingan bersama., Indonesia dan Jepang menyetujui kerjasama keuangan sebesar US$ 15,3 miliar yang terdiri dari Bilateral Swap dalam kerangka Chiang Mai Initiative (CMI) sebesar US$ 12 miliar, pembiayaan APBN sebesar US$ 2,8 miliar, dan trade financing sebesar USD 500 juta.
Indonesia menjalin pula hubungan yang akrab dengan China, dan menghasilkan kesepakatan kerjasama keuangan sebesar US$ 23,2 miliar yang terdiri dari Bilateral Swap dalam kerangka Chiang Mai Initiative (CMI) sebesar USD 4 miliar; Bilateral swap di luar CMI (Renmimbi) untuk kelancaran arus perdagangan kedua negara sebesar US$ 15 miliar, dan bantuan pembiayaan infrastruktur termasuk listrik sebesar US$ 4,2 miliar. Di samping itu, dihasilkan pula kesepakatan penyelesaian pembelian pesawat MA-60 oleh Merpati dan akses bagi pembukaan kantor cabang Bank Mandiri di Shanghai untuk memudahkan transaksi keuangan para pelaku usaha di antara kedua negara.
Peningkatan Peran ADB
ADB dituntut untuk meningkatkan perannya dalam penanganan krisis ekonomi global khususnya terhadap para anggota yang berpendapatan rendah. Untuk mencapai strategi tahun 2020, yaitu Asia Pasifik yang bebas dari kemiskinan, target tersebut dapat dicapai dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi di kawasan, dan tersedianya dana pembiayaan yang cukup. Target tersebut akan terkendala bila rencana ADB meningkatkan modalnya (general capital increase atau GCI)sebesar 200% tidak terealisasi pada tahun 2009.
Indonesia sebagai pemilik 5,4% saham ADB mendorong terealisasinya GCI sebesar 200%, dan aktif mengajak pemegang saham lainnya menyetujui kenaikan GCI tersebut. Dengan kenaikan GCI, maka Indonesia dapat mengoptimalkan kebutuhan pembiayaan ADB baik berupa dana siaga ataupun dukungan budget. Kontribusi Indonesia berupa penyediaan dana bagi GCI tidak memberatkan budget Pemerintah mengingat kontribusi dapat diangsur selama 5 tahun.
Manfaat Berbagai Forum Internasional bagi Indonesia
Ke empat forum di atas memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia tidak semata dari tersedianya likuiditas bagi penanganan krisis ekonomi global, namun juga mendukung ketersediaan dana untuk mendukung budget, pembiayaan infrastruktur, dan investasi oleh pihak swasta. Secara spesifik, manfaat dari Forum G20 di antaranya adalah: (1) Dengan diterimanya komitmen bantuan keuangan G-20 ke IMF sebesar US$ 750 miliar diharapkan dapat meningkatkan peran IMF dalam mengantisipasi krisis dan membantu negara anggota yang memiliki permasalahan dengan cadangan devisa; (2) Disepakatinya trade financing sebesar US$ 250 miliar dapat memperlancar arus perdagangan dunia; (3) Tersedianya Global expenditure support fund diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan di negara yang memiliki track record baik, namun terkena dampak krisis keuangan global, seperti halnya Indonesia: (4) Sebagai anggota FSB, Indonesia mempunyai kesempatan untuk ikut andil secara aktif dalam menentukan arah pembentukan arsitektur keuangan internasional di masa depan.
Pada Forum Asean+3, Indonesia mendapatkan manfaat di antaranya dari: (1) tersedianya dana likuiditas jangka pendek yang dapat ditarik segera untuk mendukung cadangan devisa dalam hal krisis keuangan berlanjut; dan (2) peluang bagi pihak swasta dalam negeri dalam mendapatkan pendanaan bagi investasi perusahaan dengan biaya rendah. Pada AFMM+3 yang dilaksanakan bersamaan dengan Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) diharapkan akan diputuskan implementasi dari CMIM dan pengumuman dari pembentukan CIGM.
Melalui peningkatan hubungan kerjasama bilateral, Indonesia dan negara-negara mitra utama memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam menangani krisis, peningkatan arus perdagangan, dan diperolehnya alternatif sumber pendanaan berbiaya rendah. Dengan disepakatinya kenaikan GCI ADB sebesar 200% secara formal pada Sidang Tahunan ADB ke 42 di Bali, Indonesia memiliki alternatif jenis dan tambahan sumber pendanaan yang dapat digunakan bagi pencapaian target pembangunan.
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009
