Ambon (ANTARA News) - Keputusan Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) Partai Golkar yang menetapkan Jusuf Kalla (JK) maju menjadi Calon Presiden (Capres) RI periode lima tahun mendatang, sudah menjadi konsekwensi politik.

"Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan partai menghadapi Pilpres 8 Juli 2009, antara lain karena struktur partai merata hingga ke tingkat paling rendah, sehinga faktor ini menjadi kekuatan kita menghadapi Pilpres," kata Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar Maluku, Richard Louhenapessy, SH, saat dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Kamis.

Selain itu, partai berlambang pohon beringin ini juga memiiki kader-kader mulai dari Jakarta sampai ke tingkat pelosok pedesaan atau di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sehingga saat Golkar merasa diganggu oleh kekuatan politik lain, maka akan membangkitkan fanatisme dan semangat partai.

"Golkar juga sudah terbiasa dengan mental pemerintah, oleh karenanya dari segi kepentingan nasional, kami selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan/pribadi, dan ketika kami tawarkan alternatif kepada Partai Demokrat dan tidak direspons secara positif maka kami mengambil keputusan untuk maju dengan kekuatan partai," tandasnya.


JK kalah di Pilpres tak masalah

Pertimbangan lainnya, tidak ada jaminan bagi sebuah partai politik pemenang pemilu legislatif secara otomatis akan menang juga dalam Pilpres, sehingga Golkar merapatkan barisan dan mengusung Jusuf Kalla untuk maju menjadi Capres.

"Golkar juga tetap terbuka bagi partai lain untuk melakukan koalisi, namun langkah ini masih sementara dijajaki," ujarnya, seraya menambahkan, tidak menjadi masalah jika JK kalah dalam Pilpres Juli mendatang, karena hasil yang diraih akan dijadikan sebagai investasi menghadapi pemilu lima tahun mendatang.


SBY akan pilih cawapres yang layak

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Roy Pattiasina, secara terpisah menegaskan, seluruh DPD memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada SBY sebagai Ketua Dewan Pembina partai untuk memutuskan calon Wapres yang layak mencampinginya menghadapi Pilpres mendatang.

"SBY diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk mementukan siapa calon Wapres yang layak mendampinginya, karena SBY sangat tahu konstelasi politik di tanah air," katanya.

Ia menegaskan, calon Capres pendamping SBY kemungkinan besar akan diputuskan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta 25-26 April mendatang.

Pengamat politik lokal Maluku, Tonny Pariella, menegaskan, keputusan Golkar mencalonkan JK sebagai Capres akan berdampak bagus bagi parpol bernomor 23 itu.

"Ini keputusan sangat tepat bagi Golkar yang memiliki kader-kader berkualitas di semua lini, sehingga tidak akan menjadi masalah jika kalah dalam pertarungan pada Pilpres mendatang," katanya.

Pariela menilai, keputusan partai yang pernah berkuasa selama 30 tahun ditanah air itu untuk mencalonkan JK sebagai Capres merupakan sebuah investasi kepercayaan jangka panjang bagi partai Golkar.

"Paling tidak hasil yang diperoleh pada Pilpres 8 Juli mendatang akan menjadi investasi masa depan bagi Golkar guna membenahi seluruh sistem dan jaringan partai menghadapi Pemilu berikutnya. Apalagi Golkar memiliki kematangan dan kedewasaan politik," tandasnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009