Dari pantauan ANTARA, kelima alat pengukur yang tidak berfungsi itu terpasang di kawasan Bundaran Tegalega, Setiabudi, Pasteur, Cicadas, dan Bundaran Cibiru.
Ketika dikonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung, Dandan Riza Wardana, membantah jika alat itu tidak berfungsi, meski ia mengaku ada kerusakan.
"Alat pemantau kadar polusi udara itu memang terjadi kerusakan pada bagian monitor, namun tetap berfungsi memonitor kualitas udara," ucapnya.
Guna penanganan alat pemantauan udara aset pemerintah pusat itu, pihak BPLH Kota Bandung sudah mengajukan surat permohonan perbaikan ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta.
Pemeliharaan dan perawatan alat pemantauan kadar udara tersebut butuh biaya besar yaitu Rp500 juta per unit, sehingga dibutuhkan dana Rp2,5 miliar per tahun untuk pemeliharaan dan perawatan pada lima titik di Bandung.
Penanganan perbaikan alat pemantau kadar polusi udara pada lima titik di Kota Bandung itu baru akan bisa dilakukan tahun 2010 menunggu turunnya anggaran.
Alat pemantau kadar debu dan polusi udara itu sangat bermanfaat untuk menentukan treatment dan kemudian menentukan kebijakan yang sebaiknya diambil terkait masalah lingkungan hidup.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
