Dia menegaskan alih-alih membantu negara miskin untuk mengembangkan kehutanan berkelanjutan, dana bantuan PBB malah mengarah kepada LSM yang anti-inisiatif di bidang perhutanan, misalnya Greenpeace dan WWF.
Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Denpasar, Sabtu, Oaxley mengatakan PBB selalu memaksakan pendapatnya bahwa inisiatif di bidang perhutanan itu melindungi keragaman hayati sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi.
Tetapi, di bawah pengaruh kritisisme yang laten dari LSM yang anti komersialisasi hutan, seperti Greenpeace dan WWF, dana dari para donor telah membiayai kampanye anti kehutanan yang merusak kemakmuran komunitas miskin dengan cara membatasi pendayagunaan hutan.
Sangat jelas bahwa klaim pembalakan hutan oleh Greenpeace secara reguler mengingkari fakta-fakta itu.
Data World Growth menunjukkan, target global untuk mempertahankan 11 persen hutan dunia untuk konservasi telah jauh terlampaui, di antaranya 80 persen luasan hutan hujan Amazon masih utuh dan laju deforestasi secara global di bawah 0,2 persen per tahun dan angka itu terus menurun.
LSM dari Amerika Serikat ini mencatat, laju deforestasi itu bukan dipengaruhi secara berarti oleh tekanan pembalakan liar, tetapi oleh laju pertumbuhan penduduk dan keperluan untuk memproduksi lahan pangan yang lebih menghasilkan.
Dalam laporan terbarunya, jelas dikatakan tentang upaya yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan perhutanan berkelanjutan.
"Jika negara miskin yang kaya akan hutan alam ingin menjadi sukses dalam melakukan perhutanan berkelanjutan maka mereka akan memerlukan bantuan pembiayaan. Karena alasan itulah maka PBB secara khusus harus menegaskan kewajiban guna menyalurkan dana kepada negara miskin," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2009
