Medan (ANTARA News) - Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara mengaku tidak mengetahui perihal pertemuan yang dihadiri sejumlah unsur DPP PPP, Majelis Pertimbangan Partai (MPP) serta unsur DPC PPP se- Sumut dan NAD di Medan, Sabtu (2/5) malam.

"Kami tidak tahu perihal pertemuan tadi malam dan juga tidak tahu tujuannya apa. Namun, karena pertemuan itu membawa-bawa nama PPP Sumut, tentu kami harus bicara," ujar Ketua DPW PPP Sumut, H Fadly Nurzal, di Medan, Minggu.

Didampingi Wakil Ketua DPW PPP Sumut, H Yulizar Parlagutan Lubis dan Ahmad Hosen Hutagalung serta Wakil Sekretaris DPW PPP Andi Jaya Mantondang dan Aswan Jaya, ia mengaku mengetahui pertemuan itu dari sejumlah pengurus DPC di Sumut dan juga dari pemberitaan media massa.

"Katanya pertemuan itu melibatkan DPC PPP di Sumut, sementara kami sebagai DPW sama sekali tidak mengetahuinya. Kami sudah tanyakan ke sejumlah DPC dan juga tidak ada yang tahu, demikian juga ketika hal ini kami pertanyakan langsung kepada ketua umum (Ketua Umum DPP PPP, H. Suryadharma Ali, red)," ujar Fadly Nurzal.

Ketika ditanyakan apakah pertemuan itu memang ditujukan untuk menggembosi hasil Rapimnas PPP di Bogor, 24-26 April 2009 yang memutuskan memberi mandat penuh kepada Suryadharma Ali untuk membangun komunikasi politik terkait wacana koalisi menjelang pilpres, ia mengaku tidak dapat memastikannya.

Pertemuan itu sendiri disebut-sebut melibatkan unsur DPC PPP se Sumut-NAD dan antara lain dihadiri Ketua MPP DPP PPP H. Bachtiar Chamsyah, Sekjen DPP PPP H. Irgan Chaerul Mahfiz, unsur DPP PPP Arif Mudatsir Mandan dan Wakil Sekjen DPP PPP Lukman Hakim Nasution.

Tak begitu jelas apa agenda pertemuan tersebut, namun selentingan kabar yang beredar ada perpecahan di DPP PPP mengenai arah koalisi menjelang pilpres. Pihak-pihak yang tidak menerima hasil rapimnas kemudian mencari dukungan ke daerah-daerah untuk menentukan arah koalisi PPP.

Menurut Fadly, hasil rapimnas itu sendiri merupakan keputusan resmi partai melalui wadah yang legal sesuai AD/ART, sehingga tidak ada wadah lain yang dapat menentang apalagi membatalkannya. Fadly Nurzal juga menyebutkan hasil rapimnas tersebut telah disepakati 28 dari 32 DPW PPP se- Indonesia.

"Jadi pertemuan tadi malam itu sungguh membingungkan. Mungkin tidak ditujukan untuk menggembosi hasil rapimnas, tapi kalau iya kita hanya bisa mengatakan `terlalu!`," ujarnya.

Ia memastikan pertemuan yang dikabarkan berlangsung tertutup itu akan dibawa ke rapat wilayah DPW PPP Sumut. "Pertemuan itu tidak jelas `jenis kelamin-nya` dan tidak ada diatur dalam AD/ART, jadi itu bukan pertemuan PPP," tegasnya.

Ketika ditanyakan apakah pertemuan itu mengindikasikan masih adanya perpecahan di tubuh partai berlambang Ka`bah itu, Fadly Nurzal mengatakan pihaknya sangat tidak ingin hal itu terjadi.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009