Pekanbaru (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menyatakan pada Pemilu Legislatif 2009 lebih dari satu juta pemilih di provinsi ini tidak menggunakan hak politik atau golput karena berbagai sebab.

Berdasarkan data KPU Riau yang diterima ANTARA di Pekanbaru, Jumat, jumlah pemilih Pemilu Legislatif April pada April lalu mencapai 3.365.920 orang, sebagaimana tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dari jumlah itu, 1.082.525 orang atau setara dengan 32,16 persen tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah golput ini didapatkan dari jumlah DPT dikurangi suara sah dan tidak sah, yang masing-masing 2.092.822 suara sah (88,5 persen) dan 190.583 suara tidak sah (11,5 persen).

Angka golput tertinggi berasal dari Kabupaten Siak yakni sekitar 45,03 persen, disusul Kota Pekanbaru sekitar 44,35 persen, sedangkan partisipasi pemilih tertinggi berada di Kabupaten Pelalawan yang golputnya hanya 13,35 persen.

"KPU sudah memprediksi sebelumnya angka golput di Riau bisa mencapai 30 persen," kata anggota KPU Riau Edi Sabli.

Edi menengarai kekisruhan dalam data pemilih dalam DPT Riau adalah penyebab tingginya angka golput di daerah ini dan sejumlah faktor lain seperti alasan ekonomi.

Secara teknis, sangat banyak pemilih yang tercatat dalam DPT namun ternyata mereka sudah meninggal dunia, belum memenuhi syarat umur pemilih, dan berstatus anggota TNI/Polri.

"Selain itu, juga banyak didapatkan laporan mengenai nama pemilih ganda tercatat dalam DPT," ujarnya.

Himpitan ekonomi akibat  krisis global menyebabkan sejumlah pedagang atau petani sawit dan karet memilih mendahulukan bekerja ketimbang mengkitui pemungutan suara kendati hari itu ditetapkan sebagai hari libur nasional.

"Saya rasa penyebab kisruh DPT dan faktor ekonomi lebih besar berpengaruh dalam angka golput ketimbang alasan politis untuk tidak menggunakan hak pilih," ujarnya.

Untuk mengantisipasi angka golput pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, KPU terus mengupayakan pemutakhiran data DPT Pemilu Legislatif yang otomatis berubah mejadi daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilpres, demikian Edi Sabli. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009