"Kedua partai harus mengevaluasi perbedaan perspektif di antara mereka selama lima tahun terakhir," kata Bima Arya ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurut dia, jika koalisi Demokrat dengan PDIP terbentuk, akan mempunyai sisi positif dan negatif.
Sisi positifnya, kata Bima, koalisi kedua partai yang sebelumnya berseberangan tersebut merupakan simbol rekonsiliasi nasional yang akan bermanfaat bagi bangsa dan stabilitas nasional ke depan.
"Namun, sisi negatifnya, koalisi kedua partai itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Massa PDIP yang loyal akan bingung dengan langkah partainya," kata pengamat dari Universitas Paramadina Jakarta itu.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Minggu (10/5) di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, kembali menegaskan kemungkinan koalisi antara Demokrat dengan PDIP meskipun hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak berjalan baik sejak SBY "meninggalkan" kabinet Megawati dan mendirikan Partai Demokrat menjelang Pemilu 2004.
Sejak bersama Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada PIlpres 2004, SBY memimpin jalannya roda pemerintahan dan PDIP kemudian memposisikan diri sebagai partai oposisi di parlemen.
Bima juga mengingatkan bahwa koalisi kedua partai bisa membawa preseden buruk bagi pembelajaran masyarakat mengenai partai oposisi.
"Padahal, selama lima tahun kemarin PDIP sudah memberi pelajaran bagi masyarakat tentang tradisi oposisi," kata Bima.
Selain itu, katanya, jika koalisi antara PDIP dengan Demokrat terbentuk, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi revisi "pembagian kekuasaan" dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena perolehan suara maupun kursi PDIP lebih besar dari PKS.
Selain PKS, sejumlah partai yang kemungkinan akan bergabung dalam koalisi dengan Partai Demokrat antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
