Pelaksana tugas (PLT) Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK, Dwita Pradana dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan, penandatanganan kesepakatan kerjasama bilateral itu dilakukan oleh Ketua BPK Anwar Nasution dalam kunjungan ke tiga negara itu sejak akhir April hingga awal Mei 2009.
Penandatanganan kesepakatan kerja sama antara BPK dengan BPK Tunisia (Cour des Comptes of Republic of Tunisia) dilakukan pada 24 April 2009 oleh Ketua BPK RI dan President Cour des Comptes, Mrs. Faiza Kefi di kantor Cour des Comptes, Tunisia.
Area kerja sama yang disepakati adalah pertukaran pengalaman dan best practices dalam bidang pemberantasan korupsi, manajemen sumber daya manusia, Program Public Awareness, Quality Assurance, Jurisdictional Control, pemberian opini atas laporan keuangan, dan evaluasi atas strategi dan program serta teknik yang digunakan.
Pada 27 April 2009, Ketua BPK dan Presiden BPK Aljazair (Cour des Comptes of Algeria), Mr. Abdelkader Ben Maarouf juga melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama di bidang pemeriksaan sektor publik.
Dalam kerja sama ini, disepakati area kerjasama yang meliputi bidang alat bantu pengendalian, penelitian, hubungan internasional, dan usulan di bidang hukum, khususnya peran hukum dalam audit.
Sementara pada 30 April 2009, Ketua BPK dan Ketua BPK Maroko, M. Ahmed El Midoui, menandatangani kesepakatan kerjasama di bidang pemeriksaan sektor publik, di kantor BPK Maroko.
Fokus kerja sama ini meliputi bidang hukum khususnya hukum dalam audit, capacity building dalam penerapan Quality Assurance System, dan tukar menukar informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam audit.
"Melalui kesepakatan kerjasama bilateral ini, diharapkan BPK dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bidang pemeriksaan sektor publik. Kesepakatan ini juga bertujuan untuk menunjukkan peran BPK RI di dunia internasional," kata Dwita Pradana. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
