"Kemandirian pemimpin akan mendorong kesejahteraan rakyat, tapi kalau pemimpin menempunh demokrasi berbiaya tinggi, maka pemimpin itu tidak akan mandiri," kata ekonom Universitas Airlangga, Dr Tjuk K. Sukiadi di Surabaya, Senin.
Dalam seminar bertajuk "Kemandirian Untuk Kesejahteraan Rakyat" yang digagas National Press Club of Indonesia (NPCI), Tjuk mengatakan kemandirian sangat tergantung pada pendidikan, teknologi, dan kesehatan.
"Kalau pemimpin lahir dari demokrasi berbiaya tinggi, maka biaya mereka akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik seperti pemilihan eksekutif dan legislatif secara langsung yang tidak murah sehingga mereka tidak memikirkan rakyat," ulangnya.
Komisaris BPR (Bank Perkreditan Rakyat) itu melanjutkan, pemimpin yang tidak mandiri lebih cenderung memikirkan politik dengan segala biaya yang harus ditanggung sehingga rakyat tidak akan pernah dipikirkan, apalagi diberdayakan.
"Kalau rakyat diberdayakan, dipikirkan, dan dimandirikan, maka pemimpin harus memprioritaskan dana atau biaya untuk pendidikan, teknologi, dan kesehatan, sebab China, Malaysia, dan bangsa lain menjadi maju karena pendidikan, sedangkan anggaran pendidikan 20 persen itu masih setengah-setengah," katanya.
Buktinya, politik uang sudah merebak dimana-mana dalam bentuk iming-iming BLT, BBM murah, kenaikan gaji PNS/TNI/Polri, sekolah gratis dan sebagainya, namun semuanya untuk kekuasaan. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
